Timika, Torangbisa.com – Distrik Alama gelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika yang berlangsung di Grand Tembaga Hotel Lantai 3 Otomona, Rabu (25/2/2026).
Dalam Musrenbang tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika.
Fransiskus Bokeyau mengatakan, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) distrik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, forum Musrenbang menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik, guna memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di Distrik Alama.
“Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Fransiskus juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Alama yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini, ia mengajak seluruh peserta untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, optimalisasi potensi lokal juga dinilai penting guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka aksesibilitas antarwilayah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
