Halmahera Utara, Torangbisa.com – Persoalan tunggakan upah pekerja fabrikasi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kian memanas.
Setelah lebih dari dua bulan menunggu pembayaran tanpa kepastian, pekerja fabrikasi asal Desa Mira, Kabupaten Pulau Morotai, menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Dugaan pengingkaran janji pembayaran ini menyeret nama Wahyu selaku pihak penanggung jawab pekerjaan dan Ari sebagai kepala borongan. Keduanya diduga membuat kesepakatan terkait penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembayaran upah pekerja fabrikasi, tetapi justru dialihkan untuk membayar panjar pekerja Eriksen.
Hingga Senin (10/11/2026), persoalan pembayaran tersebut belum menemukan penyelesaian. Padahal, pekerjaan fabrikasi untuk lima unit bangunan Kopdes Merah Putih telah diselesaikan sesuai kesepakatan awal.
Bondang, salah satu perwakilan pekerja fabrikasi, mengungkapkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Wahyu dan Ari mengenai pengalihan dana tersebut.
“Kami tidak tahu-menahu soal kesepakatan antara Wahyu dan Ari yang mengalihkan dana upah kami untuk membayar panjar pekerja Eriksen. Bagaimana mungkin bos dan kepala borongan bersepakat menggunakan hak kami, tetapi justru kami yang disuruh menunggu sampai progres pekerjaan Eriksen selesai? Ini aneh,” tegas Bondang.
Menurutnya, berdasarkan kesepakatan awal, pembayaran borongan fabrikasi untuk lima unit bangunan dilakukan sesuai progres pekerjaan. Namun, setelah pekerjaan diselesaikan, upah mereka justru tidak dibayarkan hingga lebih dari dua bulan.
Belakangan, mereka baru mengetahui bahwa dana yang semestinya menjadi hak pekerja fabrikasi diduga telah digunakan untuk kepentingan pembayaran pekerja lain.
“Kami sudah lebih dari dua bulan diputar-putar dengan janji, tetapi sampai hari ini uang kami belum juga dibayarkan. Kami hanya menuntut hak atas pekerjaan yang sudah kami selesaikan. Jangan sampai persoalan antara bos dan kepala borongan justru membuat kami menjadi korban,” ujarnya.
Sebelumnya, Wahyu sempat ditemui pada Senin (10/11/2026) di tempat kosnya yang berlokasi di sekitar Masjid Raya, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.
Pertemuan tersebut berkaitan dengan persoalan tunggakan upah pekerja fabrikasi yang hingga saat itu belum mendapatkan kepastian pembayaran. Namun, setelah lebih dari dua bulan berlalu, hak pekerja belum juga direalisasikan.
Kekecewaan pekerja semakin bertambah ketika Wahyu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk datang ke Tobelo guna menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, Wahyu disebut bersedia menanggung biaya tiket perjalanan pekerja dari Morotai ke Tobelo.
Namun, setelah pekerja melaporkan persoalan tunggakan upah kepada pihak kepolisian, petugas SPKT kemudian menghubungi Wahyu. Dalam komunikasi itu, Wahyu disebut menyampaikan kesediaannya untuk menyelesaikan persoalan di Tobelo.
Akan tetapi, menurut Bondang, Wahyu justru telah lebih dahulu berada di Tobelo sejak Rabu pagi. Tanpa pemberitahuan kepada pekerja, Wahyu diduga telah meninggalkan Tobelo sebelum Bondang dan rekan-rekannya tiba.
Kondisi tersebut membuat pekerja kecewa karena perjalanan yang mereka lakukan dengan harapan mendapatkan penyelesaian justru tidak membuahkan hasil.
Bondang juga mengaku kesulitan menghubungi Wahyu setelah tiba di Tobelo. Ia menduga nomor WhatsApp miliknya telah diblokir karena tidak lagi dapat menghubungi pihak penanggung jawab pekerjaan tersebut.
Merasa terus dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian, pekerja fabrikasi akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui kepolisian.
Mereka meminta Wahyu dan Ari tidak saling melempar tanggung jawab atas penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembayaran hasil pekerjaan fabrikasi.
“Kami sudah putuskan satu dua hari akan melaporkan persoalan ini kepada pihak penegak hukum agar diselesaikan melalui kepolisian. Yang kami tahu, upah kami harus dibayarkan. Kami tidak mau terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Bondang, Sabtu 14/11/2026.
Pekerja juga mempertanyakan dasar kesepakatan yang memungkinkan dana pembayaran pekerjaan mereka dialihkan untuk kepentingan pekerja lain tanpa sepengetahuan pihak yang berhak menerima upah.
Jika benar dana tersebut telah diserahkan kepada Ari, maka jumlah, waktu penyerahan, serta peruntukan dana tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak ada pihak yang menghindari tanggung jawab.
Sebelumnya, media ini telah menghubungi Wahyu melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta klarifikasi mengenai tunggakan upah, pengakuannya terkait penyaluran dana kepada Ari, serta janji menanggung biaya tiket perjalanan pekerja ke Tobelo. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.
Persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan pembayaran. Dugaan pengalihan dana upah, ketidakjelasan tanggung jawab, hingga gagalnya penyelesaian yang dijanjikan membuat pekerja fabrikasi merasa dipermainkan.
Wahyu dan Ari perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Sebab, kesepakatan antara pihak penanggung jawab pekerjaan dan kepala borongan tidak seharusnya mengorbankan hak pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan.
Kini, pekerja fabrikasi menegaskan tidak lagi membutuhkan janji pertemuan maupun alasan menunggu progres pekerjaan pihak lain. Mereka menuntut pembayaran haknya dan memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian.
