TIMIKA, (torangbisa.com) — Tokoh intelektual Suku Amungme, Elfinus Jangkup Omaleng, kembali melontarkan kritik keras terhadap pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang memuji kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Elfinus menilai, penilaian DPR RI tersebut tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat adat di wilayah lingkar tambang, khususnya di Kampung Tsinga, Banti, dan Aroanop.
“DPR RI kalau berbicara harus berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan hanya mendengar laporan dan angka-angka fantastis yang dipaparkan perusahaan. Jangan hanya berbicara berdasarkan cerita di atas meja sidang,” tegas Elfinus kepada Torangbisa.com, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, selama puluhan tahun PT Freeport Indonesia beroperasi di tanah adat masyarakat Amungme, masih banyak masyarakat di wilayah terdampak yang hidup dalam keterbatasan.
“Masyarakat yang tinggal di atas kekayaan alam terbesar justru masih hidup dalam kesulitan. Ini sangat miris dan menjadi ironi besar bagi masyarakat pemilik hak ulayat,” ujarnya.
Elfinus juga menanggapi klaim perusahaan terkait berbagai program pembangunan yang selama ini dipublikasikan kepada pemerintah dan DPR RI.
Ia mengakui terdapat beberapa infrastruktur yang telah dibangun, seperti lapangan terbang di wilayah pegunungan. Namun menurutnya, berbagai fasilitas lain yang sering disebut sebagai bentuk kontribusi perusahaan tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat di kampung-kampung terdampak langsung.
“Kalau memang ada pembangunan bandara di wilayah pegunungan, silakan disampaikan apa adanya. Tetapi jangan kemudian semua fasilitas di Timika diklaim sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung di sekitar area tambang. Rumah sakit dan sekolah yang berada di kota juga melayani masyarakat umum, bukan hanya masyarakat di wilayah lingkar tambang,” katanya.
Ia menilai narasi mengenai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat perlu dievaluasi secara objektif dengan melihat kondisi masyarakat secara langsung.
Karena itu, Elfinus mendesak DPR RI, DPD RI, serta kementerian terkait untuk turun langsung ke Kampung Tsinga, Banti, dan Aroanop guna melihat realitas kehidupan masyarakat.
“Kami meminta para pejabat negara datang langsung ke kampung-kampung dan melihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat. Jangan hanya mendengar paparan di ruang rapat. Lihat bagaimana masyarakat hidup, bagaimana akses terhadap makanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Elfinus, masyarakat adat tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan kondisi yang mereka alami hingga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami akan terus bersuara sampai kebenaran ini diketahui publik. Masyarakat adat berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan dari kekayaan alam yang berasal dari tanah mereka sendiri,” tegasnya.
Sebagai tokoh muda dan intelektual Papua Tengah, Elfinus berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara jernih dan objektif.
“Saya mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terhadap berbagai klaim kesejahteraan yang selama ini disampaikan. Negara harus hadir melihat kondisi masyarakat secara nyata, bukan hanya berdasarkan laporan administrasi,” pungkasnya.
