Pemkab Mimika

Masayarakat Adat Amungme dan Kamoro dalam momen itu berharap dan juga memberikan masukan agar pemerintah tetap netral dan tidak memihak ke pihak mana pun atau melegitimasi kelopok kelompok yang mengatasnamakan pimpinan pimpinan Lemasa dan lemasko.

“Ini harus kita duduk bersama dengan Bapak Gubernur, agar ada kejelasan dan tidak menimbulkan konflik antarwarga,” lanjutnya.

“Saat ini Sekolah Rakyat sudah berjalan. Untuk sementara, kita masih menggunakan Wisma Atlet sebagai ruang belajar bagi dua kelas, yaitu SMP dan SMA,” ungkap Bupati Johannes Rettob, Selasa (2/9/2025).

“Sekarang sudah berjalan 7 dapur. Sekolah yang sudah menerima makanan MBG ada sekitar 14 sekolah. Ini sudah mulai bagus, tapi kita harapkan program ini bisa terus konsisten,” ujar Bupati Johannes Rettob, Selasa (2/9/2025).

Sebanyak 59 peserta dari total 95 peserta yang mengikuti seleksi dinyatakan lolos dan selanjutnya berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya. Sedangkan 36 peserta lainnya dinyatakan gagal.

“Untuk Dinas Pendidikan ada tiga kegiatan yang tidak berkontrak, dengan total anggaran Rp 4,2 miliar. Saya belum tahu alasan pastinya, nanti bisa dikonfirmasi langsung ke dinas terkait,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Malissa, Senin (1/9/2025).

“Jalan-jalan di dalam kota ini banyak yang rusak. Saya minta kepada dinas terkait agar segera mewujudkan program-program Bupati dan Wakil Bupati Mimika,” tegas Marianus.

“Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, kedudukan Posyandu kini semakin kuat karena telah diatur secara resmi dalam kelembagaan desa dan kelurahan. Posyandu adalah mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Kambu. 

“Kita tidak pernah berharap bencana terjadi, tetapi kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara proaktif dan preventif, bukan hanya reaktif,” tegasnya.