JAKARTA, Torangbisa.com — Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya menjadi perhatian publik. Sejumlah mekanisme konstitusional kini menjadi dasar dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, memaparkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Fahri, Jumat (13/11/2026), Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kewenangan tersebut, menurutnya, merupakan hak Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga dibutuhkan keselarasan visi, komunikasi, serta chemistry dalam kepemimpinan nasional.
Fahri menilai, kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua kandidat menjadi bagian penting untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 UU MD3. Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan menjalankan tahapan administrasi dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Dalam tahapan pemilihan, MPR akan menentukan satu dari dua nama yang diajukan Presiden melalui mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna.
Fahri juga menjelaskan kemungkinan terjadinya kebuntuan atau deadlock apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama.
Namun, ketentuan UU MD3 telah mengatur mekanisme penyelesaiannya. Jika kedua calon memperoleh suara imbang, pemungutan suara akan diulang satu kali.
Apabila hasilnya tetap sama, Presiden memiliki kewenangan menentukan salah satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, kewenangan akhir dalam kondisi suara imbang setelah pemungutan ulang berada di tangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (7) UU MD3.
Situasi ini menunjukkan bahwa proses pengisian kursi Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan kompromi dan kepentingan politik, tetapi harus berjalan berdasarkan aturan konstitusi dan perundang-undangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
