Mimika

Pemkab Mimika Lanjutkan Negosiasi Pembebasan Lahan, PUPR: Harus Hargai Hak Pemilik dan Kearifan Lokal

×

Pemkab Mimika Lanjutkan Negosiasi Pembebasan Lahan, PUPR: Harus Hargai Hak Pemilik dan Kearifan Lokal

Sebarkan artikel ini
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi (foto: Nando/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com — Proses penyelesaian pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mimika masih terus berlanjut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga, menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan tahap negosiasi dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Menurut Yoga, masa berlaku hasil apresial sebelumnya sudah kadaluwarsa, sehingga akan dilakukan perhitungan ulang terhadap nilai ganti rugi.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Pemilik lahannya masih ada pembicaraan dan pembela untuk penyelesaian. Masih tahap negosiasi, itu sudah terus berjalan bersama Pak Bupati dan pihak terkait,” ujarnya di Timika.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap menghormati hak masyarakat sebagai pemilik lahan dan berkomitmen untuk menuntaskan persoalan ini secara adil.

“Kita harus hargai karena itu kan mereka punya lokasi. Pemda wajib menyelesaikan itu,” katanya.

Yoga menyebut, komunikasi antara Pemkab Mimika dan para pemilik lahan kini sudah mulai terbuka kembali setelah sebelumnya sempat menemui kendala.

“Mereka kemarin cukup menutup diri untuk negosiasi, tapi sekarang sudah difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati dan Kepala BPKAD. Jadi sudah ada pembicaraan awal untuk penyelesaian,” jelasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah nilai ganti rugi tanaman milik warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, harga pohon buah merah yang oleh tim apresial sebelumnya hanya dinilai Rp100.000 per pohon, sementara menurut warga harga di pasaran bisa mencapai Rp300.000.

“Itu yang mereka keberatan. Mereka menilai tim apresial sebelumnya tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat dan tidak mengajak mereka berdialog saat perhitungan tanaman,” ungkap Yoga.

Ia menambahkan, Pemkab Mimika akan mengulang proses perhitungan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat agar hasilnya dapat diterima semua pihak.

“Kami harapkan ada komunikasi yang baik, karena tanpa komunikasi penyelesaian akan sulit. Dan ini sudah diarahkan langsung oleh Bupati untuk segera diselesaikan,” pungkasnya.