Scroll untuk baca artikel
Nasional

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025: Target Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja dan Perkuat Ekonomi Rakyat

×

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025: Target Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja dan Perkuat Ekonomi Rakyat

Sebarkan artikel ini
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat menggelar pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (foto: Istimewa)

Jakarta, Torangbisa.com – Pemerintah Indonesia bersiap menggulirkan Paket Ekonomi 2025 yang ambisius dan pro-rakyat, dengan fokus utama pada menciptakan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

Paket ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Dalam paket tersebut, pemerintah mengumumkan 8 program akselerasi, 4 program lanjutan 2026, dan 5 program khusus penyerapan tenaga kerja. Secara total, jutaan warga ditargetkan menerima manfaat langsung dari program ini.

8 Program Akselerasi 2025: Sasar Sektor Kritis & Ekonomi Digital

1. Magang Fresh Graduate: Program pemagangan untuk lulusan maksimal 1 tahun setelah wisuda, dengan target 20.000 peserta tahap pertama.
2. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Khusus bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata, untuk menjaga daya beli di sektor yang paling terdampak.
3. Bantuan Beras 10 Kg (2 bulan): Menjangkau 18,3 juta KPM, bantu stabilisasi harga pangan.
4. Subsidi JKK dan JKM: Untuk 731.361 pekerja informal, termasuk mitra ojek online, sopir, kurir, dan pekerja transportasi lainnya.
5. Dukungan Perumahan Pekerja (BPJS TK – MLT): Target pembangunan 1.050 unit rumah pekerja.
6. Padat Karya Tunai: Serap 609.465 tenaga kerja, terutama di wilayah desa dan pinggiran kota.
7. Deregulasi OSS & Digitalisasi RDTR: Percepat kemudahan berusaha di 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026).
8. Program Perkotaan & Gig Economy: Fokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan ruang kerja bagi pekerja lepas/digital.

4 Program yang Dilanjutkan di 2026

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai dengan tahun 2029 serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata (APBN 2026).
3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya (APBN 2026).
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah.

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja:

1. Koperasi Desa Merah Putih: Didorong berdiri di 80.000 desa/kelurahan, target serap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih: Dikembangkan hingga 4.000 titik, menciptakan 200.000 pekerjaan baru.
3. Revitalisasi Tambak Pantura: Modernisasi 20 ribu hektare tambak, serap 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan: Menargetkan penyerapan hingga 200.000 tenaga kerja.
5. Replanting 870.000 Ha Perkebunan Rakyat: Ciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru di sektor agrikultur.

Sumber: BPMI Setpres

Nasional

Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik “Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia” di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

Nasional

Timika, Torangbisa.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah (Karantina Papua Tengah) mensertifikasi dan melepas ekspor perdana sebanyak 42 ton ikan bawal hitam milik CV. Seafood Sejahtera Papua (SSP) dengan tujuan Malaysia di Pelabuhan Perikanan Pomako, Kabupaten Mimika, pada Selasa (30/6).

Nasional

Jakarta, Torangbisa.com – M. Mahardhika Suprapto, S.I.Kom., S.H. (Mahardhika Soekarno), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis, menyampaikan keprihatinannya atas informasi yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dalam penerimaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan aksi mahasiswa.