TIMIKA, (torangbisa.com) – Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, menilai bahwa setiap kritik terhadap program pemerintah, termasuk pembangunan perlu disampaikan dengan memahami kapasitas, kewenangan, serta mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya desakan dari salah satu tokoh pemuda yang mempertanyakan penggunaan anggaran “pembangunan rohani” di Kabupaten Mimika.
Menurut Marianus, masyarakat memang memiliki hak untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa ada batasan dan mekanisme yang perlu dipahami agar kritik yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kami menghormati setiap pendapat yang disampaikan sebagai bagian dari demokrasi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pihak yang menyampaikan kritik tersebut memiliki kapasitas, data yang cukup, atau kewenangan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan anggaran daerah?” ujar Marianus.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan terdapat lembaga dan instansi yang secara resmi diberi kewenangan untuk melakukan audit, pemeriksaan, maupun pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah.
“Kalau berbicara mengenai audit atau penggunaan anggaran, tentu ada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan. Karena itu, kita perlu berhati-hati agar tidak memberikan kesan seolah-olah memiliki kewenangan yang sebenarnya berada pada lembaga resmi negara,” katanya.
Marianus menambahkan bahwa pembangunan di Kabupaten Mimika tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan mencakup berbagai bidang yang saling mendukung, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kehidupan keagamaan.
Menurutnya, program “pembangunan rohani” yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
“Pembangunan tidak hanya soal jalan, jembatan, atau gedung. Pembangunan karakter, moral, dan kehidupan rohani masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan kepada pemerintah didasarkan pada fakta dan data yang jelas, bukan sekadar asumsi atau opini yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Kalau ada hal yang ingin diketahui, ada banyak ruang komunikasi yang bisa digunakan. Pemerintah daerah, OPD terkait, maupun instansi yang berwenang selalu terbuka untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Marianus menilai bahwa saat ini yang dibutuhkan masyarakat Mimika adalah semangat kebersamaan untuk mendukung pembangunan daerah, bukan memperpanjang perdebatan yang berpotensi mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.
“Kita semua tentu ingin Mimika maju. Karena itu mari memberikan masukan yang konstruktif dan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap mekanisme pemerintahan. Kritik yang baik adalah kritik yang membangun, bukan yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga suasana yang kondusif serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Mimika.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun akan lebih baik jika setiap pandangan disampaikan secara santun, bijaksana, dan berdasarkan fakta sehingga dapat menjadi kontribusi positif bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.
