Timika, Torangbisa.com – Kritik terhadap pertanggungjawaban anggaran PKK dan Dekranasda Kabupaten Mimika yang disuarakan seorang oknum anggota DPRP Papua Tengah melalui media sosial mendapat sorotan dari Tokoh Masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku.
Marianus menilai, sorotan terhadap penggunaan anggaran memang merupakan bagian dari kontrol publik. Namun, menurut dia, persoalan tersebut semestinya disampaikan berdasarkan data dan mekanisme yang jelas, bukan sekadar menjadi polemik di media sosial.
“Saya mau sampaikan bahwa pertanggungjawaban anggaran PKK dan Dekranasda, menurut yang saya ikuti, untuk tahun anggaran 2025 itu sudah diaudit BPK. Kalau 2026 kan masih berjalan dan nantinya ada proses audit,” kata Marianus.
Ia menyayangkan pernyataan oknum anggota DPRP tersebut karena menurutnya masih banyak persoalan strategis yang membutuhkan perhatian wakil rakyat di Papua Tengah.
“Sebagai tokoh masyarakat, saya sangat menyayangkan pernyataan seorang anggota DPRP seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kontrol, tetapi ada hal-hal besar yang perlu diselesaikan untuk masyarakat di delapan kabupaten Papua Tengah,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Provinsi Papua Tengah dengan delapan kabupaten harus diikuti kerja nyata dari pemerintah dan DPRP dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
“Fokus saja ke Papua Tengah. Papua Tengah sangat membutuhkan kinerja Gubernur dan DPRP Papua Tengah untuk delapan kabupaten, termasuk Mimika,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kontribusi yang dapat diberikan para wakil rakyat dalam merancang kebijakan dan memperjuangkan kepentingan daerah.
“Karena ada perwakilan dari Kabupaten Mimika di DPRP Papua Tengah, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi untuk daerah? Bagaimana merancang sesuatu yang baik untuk daerah? Itu yang harus kita dorong,” katanya.
Marianus kemudian menyinggung kiprah salah satu oknum anggota DPRP Papua Tengah lainnya yang menurutnya aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Ia mendorong agar oknum anggota DPRP yang mengkritik anggaran PKK dan Dekranasda dapat mengambil pembelajaran dari pola kerja tersebut.
“Menurut saya, saudara John Gobai sudah banyak melakukan untuk masyarakat. Melakukan pendekatan ke kementerian dan memperjuangkan aturan. Mungkin bisa belajar dari situ, bagaimana meringankan beban Gubernur dan bagaimana anggota DPRP bisa menghasilkan sesuatu bagi OAP,” ujarnya.
Di tengah sorotan terhadap anggaran, Marianus justru memberikan apresiasi terhadap aktivitas PKK dan Dekranasda Mimika saat ini.
Menurutnya, kegiatan yang dilakukan saat ini menunjukkan adanya geliat baru dalam memperkenalkan potensi daerah, khususnya kerajinan tangan khas Mimika, hingga ke tingkat nasional.
“PKK dan Dekranasda saat ini banyak melaksanakan kegiatan. Mereka memperkenalkan kerajinan tangan khas Kabupaten Mimika ke tingkat nasional. Ini harus kita apresiasi karena membawa nama Mimika dan memperkenalkan potensi daerah,” katanya.
Ia menilai aktivitas tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi anggaran, tetapi juga dari manfaat promosi budaya dan potensi ekonomi masyarakat Mimika.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau ada administrasi yang harus dilengkapi, silakan dilengkapi. Tetapi kegiatan positif jangan kemudian dipandang sebelah mata,” tegasnya.
