Jakarta, torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dari pihak perbankan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kelima saksi tersebut berasal dari Bank Mandiri Cabang Jayapura.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap kelima saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis dan Jumat, 17-18 September 2026.
“Penyidik melakukan pemeriksaan kepada lima orang saksi dari pihak perbankan, yaitu Bank Mandiri Cabang Jayapura,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Menurut Budi, penyidik mendalami pengetahuan para saksi mengenai dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua pada 2022.
“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022 yang diduga fiktif,” ujar Budi.
Budi menyebut nilai dana operasional yang diduga dicairkan secara fiktif tersebut mencapai triliunan rupiah. “Dana operasional tersebut diduga fiktif dengan nilai mencapai triliunan rupiah,” tutur Budi.
Pemeriksaan terhadap saksi dari perbankan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
KPK masih mendalami rangkaian pencairan dana tersebut, termasuk keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui proses transaksi dan pencairannya.
Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik dugaan korupsi terkait penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020 sampai 2022.
Sejalan dengan itu, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka yakni, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) dan mantan Gubernur Papua mendiang Lukas Enembe (LE). Keduanya diduga telah merugikan keuangan negara Rp1,2 triliun terkait penggunaan dana operasional Pemprov Papua.
KPK menilai kerugian negara dalam kasus ini sangat besar, terlebih jika kita konversi nilai tersebut untuk pembangunan fasiitas pendidikan-sekolah-sekolah atau kesehatan-puskesmas maupun rumah sakit di Papua. Tentu akan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana.
