Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan inklusif tanpa diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri, demi pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, saat ditemui awak media di Swiss-Belhotel Timika, Selasa (14/04/2026).
Ia menekankan bahwa prinsip pendidikan inklusif harus menjadi dasar dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.
“Pendidikan inklusif itu artinya semua punya hak yang sama, baik sekolah swasta maupun negeri, baik yang kaya maupun yang miskin,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan regulasi pemerintah, yang menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam layanan pendidikan.
Menurutnya, selama ini masih ada anggapan dan realitas adanya kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri. Namun, ke depan pemerintah daerah berkomitmen menghapus perbedaan tersebut.
“Kita berharap di masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara sekolah swasta dan negeri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran penting sekolah-sekolah swasta yang telah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan di Papua, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan. Sejumlah yayasan seperti YPPK, YPK, dan YAPIS disebut memiliki jasa besar dalam mendidik generasi Papua.
“Mereka juga mendidik anak-anak kita, jadi harus mendapat perhatian yang sama,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah telah dan akan terus memberikan berbagai bantuan kepada sekolah swasta, di antaranya melalui dana BOSDA yang diberikan secara merata kepada sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai program peningkatan sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung sekolah, rumah guru, hingga penyediaan fasilitas teknologi seperti layanan internet berbasis satelit.
Tak hanya itu, persoalan distribusi tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Dinas Pendidikan berencana melakukan penataan dan redistribusi guru agar lebih merata sesuai kebutuhan di setiap sekolah.
“Kalau sudah kita petakan, kelebihan guru di sekolah negeri akan kita distribusikan ke sekolah yang masih kekurangan, termasuk sekolah swasta,” jelasnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan layanan pendidikan di Mimika, sehingga seluruh anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
