Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengungkap sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari data penerima yang tidak akurat hingga minimnya koordinasi antara pihak pelaksana dan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program nasional, sehingga pemerintah daerah hanya berperan dalam koordinasi dan dukungan fasilitas.
“MBG itu program nasional. Kami di daerah hanya berkoordinasi, termasuk menyiapkan lokasi untuk pembangunan dapur-dapur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelum adanya program MBG, Dinas Pendidikan Mimika sebenarnya telah lebih dulu menjalankan program pemberian makanan tambahan, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pegunungan.
Namun dalam implementasi MBG, ia menyoroti sejumlah persoalan krusial, terutama terkait distribusi yang belum sepenuhnya mengacu pada data riil di lapangan.
“Masalahnya itu data tidak akurat. Ada murid yang sudah meninggal tapi masih tercatat, ada yang pindah juga masih masuk data. Ini yang menyebabkan jumlahnya bisa kurang atau malah berlebihan,” jelasnya.
Menurutnya, ketidakakuratan data tersebut berdampak langsung pada distribusi makanan, sehingga tidak tepat sasaran. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi teknis yang jelas terkait durasi maupun mekanisme penyaluran program.
“Mereka belum sampaikan secara detail sampai kapan program berjalan atau bagaimana distribusinya secara pasti,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pihak pengelola MBG sempat melakukan komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan, termasuk menyampaikan telah membangun sekitar 18 titik dapur. Namun, komunikasi tersebut masih sebatas lisan dan belum ditindaklanjuti secara resmi.
Ia berharap ke depan ada sinkronisasi data dan koordinasi yang lebih intens antara pihak pelaksana program MBG dan pemerintah daerah, agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.
“Baru sebatas komunikasi lisan, mereka datang silaturahmi dan sampaikan sudah bangun 18 titik. Tapi belum ada koordinasi lanjutan secara resmi,” ungkapnya.
