Timika, Torangbisa.com – Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, optimistis pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi selama tiga hari akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Dwi usai pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Kamis (23/7/2026).
Dwi menjelaskan, sebagian besar OPD telah menyelesaikan pengisian kertas kerja pertama dan ketiga. Sementara itu, penyelesaian kertas kerja kedua masih membutuhkan koordinasi lintas bidang, mulai dari bagian program, keuangan, aset hingga unsur teknis lainnya di masing-masing OPD.
“Karena itu saya meminta seluruh Kasubbag Program segera berkoordinasi dengan pimpinan OPD untuk menggelar rapat internal sehingga seluruh data yang dibutuhkan dapat segera dilengkapi,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses penyelesaian, Inspektorat Mimika juga telah membentuk grup komunikasi yang melibatkan seluruh OPD. Melalui wadah tersebut, setiap kendala yang muncul dapat langsung didiskusikan dan memperoleh pendampingan dari tim Inspektorat.
“Kami siap mendampingi sampai seluruh dokumen selesai. Setelah semua lengkap, kami akan melakukan penjaminan kualitas, kemudian mengirimkan hasilnya ke BPKP Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi,” kata Dwi.
Ia mengakui, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Mimika saat ini masih berada di bawah target nasional, yakni level 3. Meski demikian, dengan penerapan SPIP Terintegrasi yang melibatkan seluruh OPD, pihaknya optimistis nilai tersebut dapat terus meningkat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama seluruh bidang di dalam OPD. Ini bukan hanya tugas Kasubbag Program, tetapi juga melibatkan bidang keuangan, aset, perencanaan hingga pelaporan kinerja. Kalau semua bergerak bersama, saya optimistis target peningkatan skor SPIP bisa tercapai,” tegasnya.
Melalui penguatan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel,
transparan, dan berintegritas. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan serta mewujudkan visi dan misi Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang merata dari kampung hingga kota.
