Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar hearing bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas kendala pelayanan kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu Distrik Jita serta persoalan pengelolaan tailing di Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Selasa (05/05/2026), menghadirkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, unsur kepolisian, akademisi, serta perwakilan masyarakat terdampak.
Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan bahwa kondisi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk kawasan pelabuhan, terus mengalami perubahan akibat sedimentasi yang cukup parah. Ia menyebut, pendangkalan membuat akses transportasi air menjadi semakin sulit.
“Sekarang ini kondisinya sudah seperti pasir, bahkan ada lokasi yang dulunya jalur air, sekarang orang bisa beraktivitas di atasnya. Ini persoalan serius yang harus kita cari solusinya bersama,” ujarnya.
Menurutnya, upaya penanganan sebenarnya telah dilakukan secara berkala, termasuk perlindungan kawasan pelabuhan. Namun, dinamika alam dan aktivitas di lapangan membuat persoalan tersebut terus berulang.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua STIH Mimika, Maria Florida Kotorok, menjelaskan bahwa hearing ini menjadi ruang penting untuk merumuskan solusi atas dua persoalan utama, yakni akses transportasi laut bagi masyarakat pesisir dan pengelolaan tailing.
Ia menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat, khususnya nelayan dan warga Distrik Jita, yang mengalami keterbatasan akses akibat pendangkalan jalur transportasi.
“Banyak masyarakat yang terisolir karena jalur sungai dan laut tidak lagi bisa dilalui dengan baik, baik oleh kapal perintis maupun perahu kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, menyatakan dukungannya terhadap forum tersebut.
Ia berharap setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik.
“Kalau program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka situasi keamanan juga akan lebih kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menegaskan bahwa persoalan akses transportasi menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.
Ia mengungkapkan bahwa upaya lobi ke pemerintah pusat telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
“Kita tidak bisa hanya bicara di media. Harus ada solusi nyata. Akses ini penting agar masyarakat bisa beraktivitas dengan biaya yang terjangkau,” tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan pengelolaan tailing yang dinilai memiliki dampak luas, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan stakeholder terkait.
Melalui hearing ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti, sehingga persoalan akses transportasi dan lingkungan di Kabupaten Mimika dapat teratasi secara berkelanjutan.
