Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mimika belum siap.
Ia melihat dihentikannya sebagian besar SPPG serta meminta evaluasi ketat demi menjamin keamanan dan kesehatan siswa.
Saat diwawancarai awak media di Hotel Serayu, Kamis (16/04/2026), Hj. Rampeani Rachman menyampaikan bahwa program MBG yang digagas pemerintah pusat pada dasarnya sangat baik, namun implementasinya di Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai kendala.
“Program MBG ini sangat bagus, tapi untuk Mimika saya melihat belum siap. Terbukti dari 18 SPPG, sekitar 11 dihentikan sementara. Artinya hampir 60 persen belum layak,” ujarnya.
Ia menilai, ketidaksiapan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting yang seharusnya menjadi standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, mulai dari ketersediaan air bersih, fasilitas dapur, hingga standar higienitas dan profesionalisme pengelola.
“Kalau bicara makanan bergizi, itu tidak bisa sembarangan. Harus dilihat dari semua aspek, termasuk kebersihan, kesehatan, dan kesiapan fasilitas. Ini menyangkut keselamatan siswa,” tegasnya.
Rampeani juga menyoroti lemahnya proses seleksi awal terhadap SPPG yang dilibatkan dalam program tersebut. Menurutnya, sejak awal seharusnya dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum kegiatan berjalan.
“Kalau di tengah jalan baru ditemukan tidak layak, berarti dari awal tidak selektif. Ini harus jadi evaluasi serius,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar kejadian serupa seperti kasus keracunan makanan di daerah lain tidak terjadi di Mimika akibat kelalaian dalam persiapan.
“Jangan sampai tujuan baik program ini justru menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksinkronan data siswa antara sekolah dan sistem Dapodik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kalau datanya 300 tapi yang hadir hanya 200, berarti ada pemborosan. Ini harus diperbaiki, sekolah harus tegas memastikan data akurat,” jelasnya.
Ia meminta Ketua Tim MBG Kabupaten Mimika untuk bertindak tegas dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG, tanpa kompromi.
“Jangan ada rasa sungkan. Ini menyangkut ribuan siswa. Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Lebih baik diperbaiki dulu,” tegasnya.
