Timika, Torangbisa.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), dengan fokus pada pemanfaatan data kependudukan dan sinergi lintas instansi.
Kepala Dukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menyampaikan bahwa kegiatan FKP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Kegiatan ini merupakan mandatori undang-undang, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendengar langsung masukan dari berbagai pihak,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Dalam kegiatan tersebut, Dukcapil menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Dukcapil Kemendagri, serta Ombudsman guna membahas peningkatan kualitas layanan dan penguatan pemanfaatan data kependudukan.
Slamet mengungkapkan, Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang telah mulai menerapkan hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Di Papua Tengah, Mimika sudah ada tiga instansi yang memanfaatkan akses data langsung ke Dukcapil Kemendagri,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari peningkatan pelayanan bukan sekadar mengejar predikat atau penghargaan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan yang cepat, mudah, dan maksimal.
“Kami tidak ingin hanya capaian di atas kertas, tapi bagaimana masyarakat di kota, pesisir, hingga pegunungan benar-benar terlayani dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, serta berbagai instansi, guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan inovatif.
Dukcapil Mimika juga terus mendorong integrasi data lintas sektor, termasuk dengan instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), rumah sakit, puskesmas, hingga sektor perbankan.
“Ke depan kami dorong OPD memiliki akses penuh 24 jam terhadap data kependudukan, sehingga pelayanan bisa lebih cepat tanpa harus selalu melalui Dukcapil,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya keamanan data dalam proses integrasi tersebut, agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Forum Konsultasi Publik ini, lanjut Slamet, akan terus dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam setahun, bahkan diupayakan dua kali sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
“Masukan dari masyarakat akan kami analisa dan jadikan dasar inovasi layanan ke depan, sehingga muaranya benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
