Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, Jhon Gobay, mengatakan pemberdayaan nelayan melalui penyediaan fasilitas dasar hingga pembangunan kampung nelayan terpadu sangat penting.
Hal ini disampaikan dalam upaya mendukung program nasional pembangunan kampung nelayan yang digagas Presiden Republik Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas, terutama terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), fasilitas pendukung, serta akses terhadap kebutuhan melaut.
“BBM dan kebutuhan nelayan harus dipastikan. Itu menjadi perhatian bersama yang sudah kita sepakati,” ujar Jhon Gobay
Ia menjelaskan, DPRP PT mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pembangunan kampung nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita mendukung program Presiden terkait kampung nelayan, agar ada pembangunan yang terintegrasi, mulai dari SPBN, cold storage, hingga fasilitas lainnya,” jelasnya.
Selain itu, DPRP PT juga mendorong pembangunan permukiman layak bagi nelayan, khususnya di wilayah pesisir seperti Pomako yang saat ini dinilai masih memprihatinkan.
“Kita lihat sendiri kondisi perumahan di Pomako masih kurang baik, sehingga perlu dibangun rumah layak oleh dinas terkait,” katanya.
Tak hanya itu, Jhon Gobay juga menyoroti pentingnya pengaturan zona penangkapan ikan. Menurutnya, dominasi nelayan dari luar Papua perlu diatur agar masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil.
“Zona penangkapan perlu diatur melalui Perda Papua Tengah tentang pemberdayaan masyarakat asli Papua, karena ini sering menjadi persoalan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula terkait aset pelabuhan perikanan di Pomako yang akan dibicarakan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Untuk aset PPI Pomako, itu akan dibahas tersendiri oleh pemerintah kabupaten dan provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembangunan kampung nelayan direncanakan di beberapa titik di Mimika, seperti wilayah Mimika Barat dan Atuka. Namun, DPRP PT juga mengusulkan agar kawasan Pomako menjadi prioritas karena aksesnya yang lebih mudah.
“Kalau di Pomako, akses daratnya sudah ada, sehingga masyarakat dari berbagai wilayah bisa lebih mudah menjangkau,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga diminta segera menyelesaikan persoalan status lahan agar pembangunan dapat berjalan lancar.
“Kita minta pemerintah menyelesaikan status tanah, agar bisa diserahkan ke pemerintah dan nantinya dimanfaatkan untuk masyarakat,” katanya.
DPRP Papua Tengah berharap seluruh program ini dapat berjalan optimal melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga potensi sumber daya laut di Mimika dapat dinikmati oleh masyarakat lokal.
“Intinya, bagaimana masyarakat Mimika bisa mengelola potensi lautnya sendiri dan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung,” tutupnya.
