TIMIKA, (Torangbisa.com) — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobay, melontarkan sorotan tajam terhadap persoalan pendangkalan perairan di Mimika yang diduga berkaitan dengan limbah aktivitas perusahaan. Ia menegaskan PT Freeport Indonesia tidak boleh tinggal diam dan harus menunjukkan tanggung jawab nyata dalam membantu penyelesaian persoalan yang mulai mengancam aktivitas masyarakat pesisir.
Pernyataan itu disampaikan Jhon Gobay kepada awak media usai mengikuti pertemuan di Hotel Grand Tembaga, Rabu (06/05/2026).
Menurutnya, kondisi pendangkalan di sejumlah wilayah perairan Mimika kini bukan lagi persoalan biasa. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut yang kesulitan melintasi jalur perairan.
“Kita melihat pendangkalan ini diakibatkan oleh limbah, sehingga perlu ada penyelesaian bersama,” tegas Gobay.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan memang telah menghadirkan jajaran pimpinan terkait. Namun, DPR Papua Tengah menilai belum ada sikap tegas maupun komitmen konkret dari perusahaan untuk ikut terlibat langsung menangani persoalan tersebut.
“Tadi VP-nya sudah datang, tetapi mereka belum berkomitmen. Kita minta mereka harus berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah ini,” katanya dengan nada serius.
Gobay menilai, perusahaan sebesar PT Freeport Indonesia seharusnya tidak hanya hadir dalam forum pembahasan, tetapi juga turun langsung memberikan dukungan teknis dan fasilitas yang dimiliki untuk mengatasi persoalan pendangkalan.
Menurutnya, DPR Papua Tengah telah melakukan komunikasi dengan pihak lingkungan perusahaan atau VP Enviro. Dalam pembahasan itu, terungkap bahwa Freeport memiliki peralatan modern yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi dasar laut.
“Kita sudah bicara dengan VP Enviro. Mereka sebenarnya punya peralatan seperti batimetri dan kapal kru yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut,” ujarnya.
Ia menekankan, data kedalaman laut sangat penting untuk menentukan jalur pelayaran yang aman bagi masyarakat. Tanpa langkah konkret, kondisi pendangkalan dikhawatirkan terus meluas dan menghambat aktivitas ekonomi warga pesisir.
“Kalau data kedalaman sudah ada, kita bisa buat alur masuk. Memang alur ini bisa berubah-ubah, tapi paling tidak ada upaya konkret,” jelasnya.
Gobay juga menegaskan, dengan kemampuan teknologi dan dukungan alat berat yang dimiliki perusahaan, penanganan pendangkalan seharusnya bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Kita berharap Freeport bisa berkontribusi nyata, karena mereka punya kemampuan dan peralatan untuk itu,” tambahnya.
DPR Papua Tengah, lanjut Gobay, akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar persoalan pendangkalan tidak semakin parah dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Mimika, khususnya nelayan serta aktivitas transportasi laut di wilayah pesisir.
