Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, mengatakan pihaknya terus berupaya menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat meski masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media di Hotel Kangguru, Kabupaten Mimika, Rabu (03/06/2026).
Johana menjelaskan bahwa untuk program Keluarga Berencana (KB), dukungan anggaran dan bantuan alat kontrasepsi sebagian besar masih bersumber dari pemerintah pusat melalui BKKBN Provinsi. Namun, kebutuhan akseptor di Kabupaten Mimika masih cukup tinggi sehingga pihaknya terus mengusulkan tambahan dukungan setiap tahunnya.
“Kebutuhan akseptor cukup banyak, sementara alokasi yang diberikan masih terbatas. Karena itu kami terus mengusulkan tambahan bantuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” ujarnya.
Menurutnya, selain program KB, DP3AP2KB juga menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga. Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika Barat dan Mimika Barat Tengah.
Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi.
“Kami ingin mendorong perempuan agar mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal yang tersedia di daerah masing-masing,” katanya.
Selain pelatihan, DP3AP2KB juga akan melakukan monitoring terhadap program bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha kepada penerima manfaat di wilayah perkotaan.
Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Kami ingin melihat apakah gerai yang diberikan benar-benar berjalan, apa saja kendalanya, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi keluarga. Jika ada hambatan, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar bisa dicarikan solusi,” jelas Johana.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi para pelaku usaha perempuan adalah keterbatasan modal usaha. Karena itu, diperlukan sinergi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyediaan bantuan permodalan.
Untuk tahun 2026, DP3AP2KB berencana menyalurkan sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan bagi masyarakat di distrik-distrik sekitar wilayah perkotaan.
Di bidang pengendalian penduduk, Johana menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penguatan sistem data yang terintegrasi antarinstansi. DP3AP2KB berkomitmen mendukung kebijakan satu data agar seluruh lembaga pemerintah menggunakan data yang sama dalam penyusunan program dan kebijakan.
“Kami ingin semua data sinkron, baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS maupun Dinas Kesehatan. Misalnya data stunting harus menggunakan sumber data yang sama agar tidak terjadi perbedaan angka di lapangan,” tegasnya.
Menurut Johana, penggunaan satu data yang valid dan terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Mimika.
Ia berharap dukungan anggaran dan sinergi lintas sektor terus diperkuat sehingga seluruh program yang berkaitan dengan keluarga, perempuan, anak dan kependudukan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
