Scroll untuk baca artikel
Papua Tengah

Dana Otsus Terlambat, Hak OAP Jangan Tergerus

×

Dana Otsus Terlambat, Hak OAP Jangan Tergerus

Sebarkan artikel ini
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulce Magai (Foto: Yani/ Torangbisa.com)

TIMIKA, Torangbisa.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulce Magai, mengkritik keterlambatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menilai keterlambatan tersebut menghambat pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat Papua.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Yulce menyampaikan kritik tersebut saat diwawancarai awak media di Hotel 66 Cenderawasih, Minggu (22/11/2026). Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempercepat penyaluran anggaran agar daerah dapat menjalankan program sejak awal tahun.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah terkadang baru menerima Dana Otsus secara bertahap mulai April, Juli, bahkan November. Kondisi tersebut mempersempit waktu pelaksanaan pembangunan, terutama pekerjaan fisik.

“Seharusnya Januari dana itu sudah dikirim supaya pemerintah daerah, gubernur dan bupati bisa bekerja membangun serta melayani masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Yulce meminta pemerintah daerah menggunakan anggaran secara tepat sasaran. Ia menegaskan Dana Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan memperkaya pribadi atau kelompok tertentu.

Sebagai perempuan asli Papua, Yulce juga menyoroti kondisi ekonomi mama-mama Papua yang berjualan hasil kebun di pasar. Menurutnya, pemerintah perlu membuka kesempatan usaha lebih luas bagi pelaku ekonomi Orang Asli Papua (OAP).

“Kalau bukan kita yang membeli dan mendukung mereka, siapa lagi?” ujarnya.

Lebih lanjut, Yulce menyoroti persoalan penentuan status OAP dalam kebijakan afirmasi, termasuk keterwakilan melalui kursi DPRK pengangkatan dan lembaga pemerintahan.

Ia meminta pemerintah memperjelas kriteria OAP dengan mempertimbangkan keturunan, marga, suku, adat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami tidak pernah bermasalah dengan siapa pun yang hidup di Tanah Papua. Tetapi jangan sampai kebersamaan itu justru membuat hak-hak Orang Asli Papua terabaikan,” katanya.

Yulce berharap pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Otsus, memperkuat perlindungan hak OAP, dan memastikan anggaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Papua Tengah

Timika, Torangbisa.com – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini meminta seluruh pejabat pemerintah di wilayah Papua Tengah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten Mimika, agar mengelola uang negara secara transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab, terutama dana otonomi khusus (Otsus).