Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang pandangan umum fraksi terkait 8 Ranperda Non APBD yang diserahkan.

“Ranperda Non APBD yang kita bahas pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK untuk terus menyempurnakan landasan hukum dalam tata kelola pemerintahan,” kata Primus

Di Pasar Tradisional Muare, rombongan Komisi II yang didampingi Sekretaris Disperindag Selfina Pappang, Kabid Perdagangan Hendrikus Hayon, serta sejumlah staf menemukan fakta bahwa pasar baru tersebut belum difungsikan karena terkendala masalah status tanah.

“Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati Mimika dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro yang selama ini memperjuangkan adanya kuota khusus,” ungkap Alfian di Kantor DPRK Mimika, Senin (22/9/2025).

“Keluhan mereka sejak Juli lalu sudah tidak ada dana operasional. Ini menjadi ironi, karena mereka yang selalu bergerak cepat menyelamatkan orang justru terbatas anggaran. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus, agar di tahun 2026 SAR Timika bisa mendapatkan hibah dari Pemda untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Herman.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara detail tentang Asset sesungguhnya yang ada di kawasan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tentang berapa PAD dari sektor perikanan, program-program yang ada di perubahan 2025. Kami berharap agar Asset yang ada dilwilayah Perikanan Poumako tidak semua dialihkan ke Provinsi Papua Tengah, karena itu sudah ada penyerahan fasilitas yang dibangun oleh kementerian sudah dihibahkan ke Mimika,”sebut Adrian Andhika Thie.

“Ini menjadi atensi kita bersama. Persoalan utamanya bukan di teknis, melainkan di penyedia barang dan jasa. Jangan sampai program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mimika terhambat hanya karena hal-hal seperti ini,” kata Herman.

“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).

“Fakta di lapangan, banyak warga binaan yang tidak punya kesibukan. Justru di lapas mereka bisa lebih fokus belajar membuat kerajinan tangan. Ini sangat baik dan harus terus dikembangkan,” ujar Mathius kepada Torangbisa.com di Timika, Senin (15/9/2025).