Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target 100 persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) di seluruh kampung pada 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Kick-Off Pelaksanaan Program Kerja Sama Swakelola Tipe III dan Rapat Koordinasi Percepatan Stop BABS di Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Serayu, Jumat (13/11/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program percepatan Stop BABS merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang harus didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mendorong pelaksanaan program tersebut secara bertahap sejak 2025. Karena itu, Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung diminta mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, mengubah perilaku masyarakat bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan pendekatan yang tepat, pemberian contoh serta pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya sanitasi dan lingkungan sehat.
“Saya meminta kepada seluruh petugas di lapangan, khususnya puskesmas, kepala kampung dan seluruh pihak terkait, agar membangun satu sistem komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri,” tegas Ananias.
Ia menilai, target yang tinggi tidak akan mudah dicapai apabila masing-masing pihak menjalankan program tanpa koordinasi. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pemerintah daerah berencana mengundang seluruh kepala distrik, kepala puskesmas, pengawas sekolah dan pihak terkait untuk mengikuti rapat koordinasi lanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, setiap puskesmas diharapkan dapat memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Ananias juga meminta agar koordinasi melibatkan unsur keamanan, termasuk TNI dan Polri, sehingga pelaksanaan program di wilayah dapat berjalan dengan baik.
Selain koordinasi, ia menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dari berbagai sumber. Menurutnya, pelaksanaan program sanitasi tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran Dinas Kesehatan, tetapi dapat didukung melalui perencanaan puskesmas, pemerintah kampung dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan.
“Dana kampung juga memungkinkan untuk dialokasikan guna mendukung kegiatan sanitasi. Karena itu, kita harus membangun kerja sama. Kalau semua dikoordinasikan, pekerjaan yang terasa berat akan menjadi lebih ringan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ananias mengingatkan bahwa persoalan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Diperlukan keterlibatan Dinas Pendidikan dan organisasi perangkat daerah lainnya karena persoalan sanitasi berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi petugas kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman dan pesisir. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan petugas serta ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Termasuk memastikan persediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan tetap tersedia, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan tantangan keamanan.
“Jangan sampai masyarakat membutuhkan obat, tetapi persediaan obat di fasilitas kesehatan kosong. Kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi. Kita harus memastikan masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” katanya.
Dalam pelaksanaan program Stop BABS, Ananias juga meminta seluruh pihak mengedepankan pendekatan sosial dan budaya masyarakat Papua.
Menurutnya, edukasi tidak boleh dilakukan dengan cara kasar ataupun memaksakan kehendak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanitasi harus disampaikan dengan cara yang baik agar dapat diterima masyarakat setempat.
Sementara itu, Ketua Panitia, Chris, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyelaraskan langkah dan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan Stop BABS di Kabupaten Mimika.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan pendekatan, metodologi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Yayasan Gapai Papua melalui kerja sama swakelola tipe III.
Selain membangun kesepahaman dan komitmen bersama, rapat koordinasi diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur untuk mendukung percepatan program sanitasi.
Peserta kegiatan terdiri dari pimpinan OPD, unsur pemerintah distrik, kelurahan, kampung, puskesmas, mitra pembangunan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh OPD dan pihak terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sekaligus mengintegrasikan program sanitasi ke dalam perencanaan dan penganggaran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ananias Faot kemudian secara resmi membuka kegiatan Kick-Off dan Rapat Koordinasi Percepatan Stop BABS Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Ia berharap komitmen bersama yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat mempercepat pencapaian target Mimika bebas Buang Air Besar Sembarangan pada 2027.
“Sanitasi yang layak dan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.
