Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Sosial menggelar pelatihan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tingkat distrik, kelurahan, dan kampung tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Cenderawasih 66, Timika, Kamis (12/11/2026), dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau.
Dalam sambutannya, Fransiskus menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Mimika beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, pelatihan ini memiliki arti penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial, terutama melalui penguatan kualitas pengelolaan data kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta memastikan program bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kita tidak ingin masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya, kita juga tidak menginginkan adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria,” tegasnya.
Fransiskus menjelaskan, aplikasi SIKS-NG bukan sekadar perangkat administrasi untuk memasukkan data, melainkan instrumen penting dalam menyediakan informasi kesejahteraan sosial sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah.
Karena itu, para operator di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung memiliki tanggung jawab besar sebagai ujung tombak dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data masyarakat.
Ia juga menekankan empat hal penting kepada seluruh peserta. Pertama, setiap operator harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas dan keakuratan data berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Kedua, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Sosial, pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung agar tidak terjadi perbedaan maupun tumpang tindih informasi.
Ketiga, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala dan bertanggung jawab sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data yang dikelola.
Keempat, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan harus diterapkan secara nyata melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan disiplin.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya berharap melalui penguatan SIKS-NG kita dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dan penentuan program prioritas pemerintah dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Velia Mokodompit, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknis operator dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
Ia mengatakan, sistem informasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengolahan data sosial, termasuk proses verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data keluarga penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan dan bantuan sosial.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pelatihan berlangsung selama dua hari, yakni Kamis hingga Jumat, 12–13 November 2026, dengan melibatkan sebanyak 50 peserta yang terdiri dari operator distrik, kelurahan, dan kampung, serta unsur terkait lainnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial berharap para operator semakin memahami penggunaan aplikasi SIKS-NG, mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data secara tepat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung.
Dengan demikian, pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Mimika diharapkan semakin akurat sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
