Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Kali ini, penyidik menggeledah enam lokasi, termasuk rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumut dan sejumlah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton selama dua hari, yakni Senin-Selasa (9-10/11/2026). Dari kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Adapun dua kantor yang menjadi sasaran penggeledahan adalah kantor Satker Wilayah I dan kantor Satker Wilayah II BBPJN Sumut.
Sementara empat lokasi rumah yang digeledah terdiri dari dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, tujuh orang di antaranya telah ditahan.
“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, dimana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan,” tutur Budi.
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK kemudian menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemberian dan penerimaan komitmen fee terkait proyek-proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.
Tujuh tersangka yang telah ditahan yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra alias Dadam, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus. Sementara satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum memenuhi panggilan penyidik saat itu.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, komitmen fee diduga dibagikan berdasarkan jenjang jabatan. Besarannya diduga mencapai 4 persen untuk Kepala BBPJN dan 4 persen untuk Kepala Satuan Kerja (Kasatker), sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga memperoleh 1-1,5 persen.
Adapun bendahara dan kelompok kerja (pokja) masing-masing diduga mendapat jatah 0,5 persen.
Dari praktik tersebut, para pihak diduga menerima uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp270 juta hingga Rp3,49 miliar. T. Rahmansyah Putra alias Dadam disebut sebagai pihak yang menerima nominal terbesar.
KPK sebelumnya juga telah memproses lima pihak dalam perkara awal yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, yakni Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M. Akhirun Efendi Siregar, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang.
