Jakarta, Torangbisa.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dua kementerian diduga menggelontorkan anggaran Rp14,69 miliar untuk membeli jasa influencer dari perusahaan milik Raffi Ahmad. Belanja tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang turut memangkas belanja publik dan transfer ke daerah.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dua kementerian yang mengontrak PT Rans Animasi Indonesia yakni Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
ICW mencatat Kemendikbud Ristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara KKP mengadakan tiga paket pada 2025 hingga 2026. Adapun, total nilai kontrak kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dalam siaran pers yang dirilis ICW, Selasa (10/11/2026).
ICW merinci, Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan jasa influencer pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Paket tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, Instagram Story senilai Rp575.655.000, TikTok sebesar Rp144.423.600, serta pengadaan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara senilai Rp2.521.329.200.
Sementara itu, KKP tercatat mengontrak tiga paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai Rp10,8 miliar.
Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000. Di tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Kemudian pada 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP kepada perusahaan Raffi Ahmad mencapai Rp10,8 miliar.
ICW menilai belanja tersebut menimbulkan persoalan karena pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut ICW, pengadaan jasa influencer tersebut menunjukkan inkonsistensi kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun.
Dalam instruksi tersebut, pemerintah juga meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun, ICW menilai belanja influencer justru masih tinggi.
“Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. Tidak hanya terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat, Presiden juga meminta pemerintah daerah dan desa mengencangkan ikat pinggang,” tulis Azhim.
ICW turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin berat pada 2026. Pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di tengah kondisi tersebut, ICW menyoroti pengadaan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575.655.000.
ICW membandingkan nilai tersebut dengan dana desa yang tersisa bagi sejumlah desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, sebanyak 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
“Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026,” ungkap Azhim
ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer oleh kementerian. Menurut ICW, Kemendikbud Ristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Sementara KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran dari pajak masyarakat. Keberadaan perangkat komunikasi publik tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi kementerian menggunakan jasa influencer.
“Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer?” tulis Azhim.
ICW turut menyoroti pengadaan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara senilai Rp2,52 miliar. Menurut ICW, tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
ICW juga menilai spesifikasi pengadaan di Kemendikbud Ristek berpotensi mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan.
Empat paket penayangan konten Kemendikbud Ristek melalui katalog elektronik mencantumkan secara langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok Raffinagita1717.
ICW menilai spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.
“Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” ujar Azhim.
Selain persaingan, ICW mempertanyakan kewajaran harga pengadaan. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbud Ristek bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. ICW mempertanyakan metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak tersebut.
ICW turut menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus pemilik perusahaan yang menerima kontrak kementerian.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Dia juga memegang 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Sebelum 2024, PT Rans Animasi Indonesia yang dibentuk pada 15 April 2020 disebut tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad.
ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
ICW juga menilai pemerintah perlu memastikan penggunaan anggaran influencer tidak menjadi sarana promosi atau propaganda kekuasaan.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” tulis Azhim.
ICW menilai pengadaan jasa influencer harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas dan fungsi kementerian serta sasaran strategis pemerintah. Menurut ICW, pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung target dalam rencana strategis kementerian maupun RPJMN.
ICW mempertanyakan keterkaitan sejumlah paket penayangan konten di media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta pengadaan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara dengan tugas dan fungsi kementerian.
ICW menilai apabila relevansi pengadaan dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja tidak dapat ditelusuri, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan.
Atas temuan tersebut, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Selain itu, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
ICW turut mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian.
ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
