Jakarta, Torangbisa.com – Anggota DPR RI Anwar Sadad tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Anwar beralasan harus menjalani agenda reses yang telah terjadwal.
Padahal, KPK tengah mendalami dugaan aliran dana hibah pokmas senilai sekitar Rp40 miliar yang berkaitan dengan Anwar. Lembaga antirasuah pun menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap politikus tersebut pada pekan depan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik sedianya memeriksa dua tersangka, yakni Anwar Sadad (AS) dan Bagus Wahyudiono (BGS), pada Senin (9/11/2026). Namun, keduanya kompak tidak memenuhi panggilan dengan alasan berbeda.
“Namun keduanya konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan, di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
KPK telah berkomunikasi dengan kedua tersangka dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Senin (16/11/2026).
“Untuk itu, penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin depan,” ujarnya.
Budi berharap Anwar dan Bagus kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Keterangan keduanya dinilai penting agar proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur dapat segera dituntaskan.
“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” tutur Budi.
Dalam perkara ini, KPK menduga sekitar 50 persen anggaran yang semestinya disalurkan untuk hibah pokmas justru mengalir ke kantong pribadi sejumlah pihak.
Anwar menjadi salah satu pihak yang disorot penyidik. KPK menduga politikus tersebut menerima aliran dana sekitar Rp40 miliar yang bersumber dari anggaran hibah pokmas Jawa Timur.
“Adapun untuk tersangka AS di antaranya juga diduga ada sekitar terima Rp40 miliar dari anggaran hibah pokmas di Jawa Timur tersebut. Bahkan pokir-pokir yang di luar daerahnya itu juga kemudian masuk ke dalam alur proses yang kemudian diajukan ataupun disetujui oleh yang bersangkutan,” ungkap Budi.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 2024. Mereka terdiri atas empat tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.
KPK menduga korupsi bermula dari pengaturan alokasi dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Sejumlah pihak diduga meminta imbalan atau fee kepada kelompok masyarakat maupun pihak yang menginginkan jatah dana hibah.
Anwar merupakan salah satu tersangka penerima suap. Saat perkara tersebut berlangsung, dia menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Kini, Anwar duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Selain Anwar, KPK juga menetapkan Bagus Wahyudiono yang merupakan staf Anwar sebagai tersangka penerima suap. Penyidik menduga Bagus menjadi perantara penerimaan uang dari sejumlah pihak yang mengincar alokasi dana hibah pokmas.
Pada Juli 2026, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang ijon oleh Anwar melalui Bagus mencapai sedikitnya Rp6,9 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari tiga pihak swasta, yakni Achmad Yahya, M Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan.
Rinciannya, Achmad Yahya diduga memberikan Rp1,87 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp14,8 miliar. Kemudian, M Fathullah diduga menyetor Rp3,61 miliar untuk memperoleh dana hibah Rp24 miliar.
Sementara itu, Ra Wahid Ruslan diduga memberikan Rp1,42 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah senilai Rp28,9 miliar.
Dengan demikian, dugaan uang ijon Rp6,9 miliar merupakan penerimaan yang diduga mengalir melalui Bagus. Sementara itu, angka sekitar Rp40 miliar yang diungkap KPK merupakan dugaan aliran dana dari anggaran hibah pokmas yang berkaitan dengan Anwar.
Tak hanya menelusuri aliran uang, KPK juga telah menyita aset milik Anwar dan Bagus dengan nilai total sekitar Rp22 miliar.
Aset tersebut meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gelanggang olahraga, hingga stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang tersebar di sejumlah daerah.
Penyidik juga menduga sejumlah pihak pemberi uang kepada Anwar merupakan bagian dari tim pemenangan politiknya sejak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jawa Timur hingga menjadi anggota DPR RI.
Budi menjelaskan, dari 21 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, satu orang meninggal dunia sehingga KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sementara itu, delapan orang lainnya telah ditahan.
Dari delapan orang tersebut, empat di antaranya masih menjalani persidangan. Adapun empat orang lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Di tengah proses penyidikan, Anwar juga dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan empat terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis (12/11/2026).
“Saudara AS juga hari Kamis besok dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang di PN Surabaya,” kata Budi.
Menurut Budi, keterangan Anwar dibutuhkan untuk membantu majelis hakim menguji konsistensi perkara sekaligus memperkuat pembuktian terhadap empat terdakwa yang sedang menjalani persidangan.
“Artinya keterangan-keterangan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan juga dibutuhkan, sehingga nanti majelis hakim bisa melihat bagaimana konsistensi runtuh perkara ini untuk membantu proses pembuktian terhadap empat terdakwa yang sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.
KPK berharap Anwar dan Bagus memenuhi panggilan pemeriksaan ulang pada 16 November mendatang. Penyidik masih membutuhkan keterangan keduanya untuk menuntaskan pengusutan dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur.
