Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Publik Pemerintah untuk memperkuat tata kelola informasi yang terintegrasi, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Horizon Ultima, Kamis (5/11/2026), dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame.
Bimtek tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2026, dengan melibatkan sekitar 140 peserta yang terdiri dari pengelola media sosial dan informasi publik OPD, penanggung jawab komunikasi publik, serta unsur pengelola dan koordinator program OPD Branding.
Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Mimika, Speedy Paereng, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program OPD Branding.
Melalui program tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan berperan sebagai sumber informasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Menurut Speedy, Bimtek ini diperlukan agar informasi yang disampaikan setiap OPD lebih akurat, mudah dipahami, serta membantu masyarakat mengetahui manfaat program pemerintah dan cara mengakses layanan publik.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola, mengoordinasikan, dan menyampaikan informasi publik secara terarah dan berkelanjutan
Selain itu, peserta diharapkan mampu mengemas informasi mengenai kebijakan, program, layanan, dan capaian pembangunan melalui kanal resmi masing-masing OPD.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, Diskominfo menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan membahas komunikasi pembangunan, khususnya cara menjelaskan kebijakan, program, dan manfaat pembangunan kepada masyarakat.
Narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia juga dijadwalkan memberikan materi mengenai strategi komunikasi publik digital, pengelolaan kanal resmi OPD, serta tata kelola komunikasi publik pemerintah daerah.
Sementara itu, dalam sambutannya, Herry Onawame menegaskan bahwa kemampuan komunikasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pimpinan perangkat daerah, terutama dalam menjelaskan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, program pembangunan yang baik harus diimbangi dengan penyampaian informasi yang baik agar masyarakat memahami apa yang dikerjakan pemerintah, alasan kebijakan diambil, serta manfaat yang dapat dirasakan.
“Program yang baik perlu disampaikan dengan baik. Penjelasan yang kurang jelas dapat menimbulkan kebingungan, bahkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Herry juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menyampaikan informasi berdasarkan data, memahami persoalan sebelum memberikan penjelasan, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat.
Ia menilai, di tengah perkembangan teknologi digital, pernyataan pejabat pemerintah dapat dengan mudah direkam, dibagikan, dan ditanggapi masyarakat luas. Karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kredibilitas seorang pimpinan tumbuh dari kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Apa yang kita sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap komitmen perlu diikuti dengan langkah kerja yang nyata,” tegasnya.
Selain keterampilan berbicara di depan publik, Herry juga menekankan pentingnya kemampuan mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kritik masyarakat. Pejabat pemerintah diminta tetap tenang dalam menghadapi kritik dan memberikan tanggapan yang berorientasi pada solusi.
Ia berharap melalui kegiatan ini, para peserta mampu meningkatkan kemampuan menyusun pesan secara terstruktur, menjelaskan kebijakan dengan bahasa sederhana, serta menghadapi pertanyaan dan wawancara media secara bijaksana.
“Setelah kegiatan ini, saya berharap ada perubahan yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti rapat yang lebih terbuka, penjelasan pelayanan yang lebih mudah dipahami, serta respons terhadap persoalan masyarakat yang lebih jelas dan cepat,” harapnya.
Herry juga mengingatkan bahwa keberagaman masyarakat Mimika menuntut aparatur pemerintah untuk membangun komunikasi yang inklusif, menghargai perbedaan, dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Semangat “Mimika Rumah Kita”, menurutnya, harus tercermin dalam cara aparatur menyapa, mendengarkan, dan melayani masyarakat.
Kegiatan Bimtek Komunikasi Publik Pemerintah ini dibiayai melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mimika berharap seluruh OPD semakin aktif menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan.
