Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi keuangan anggaran hingga 2 Oktober 2026 baru mencapai 46,62 persen, sementara realisasi fisik secara keseluruhan berada di angka 51,24 persen.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat memberikan amanat pada apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (5/10/2026).
Abraham mengatakan, capaian tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mengingat waktu efektif pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas.
“Yang pertama terkait dengan realisasi anggaran kita sampai dengan per tanggal 2 Oktober adalah sebesar 46,62 persen. Itu realisasi keuangan baru 46 persen,” ujar Abraham.
Sementara itu, realisasi fisik secara keseluruhan telah mencapai 51,24 persen.
Untuk pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), realisasi keuangannya tercatat sebesar 73,69 persen, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 80,52 persen.
Abraham meminta seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian terhadap program dan kegiatan yang belum berjalan maupun yang realisasinya masih rendah.
Ia menargetkan pada bulan berikutnya realisasi anggaran sudah mengalami peningkatan hingga berada pada kisaran 50 sampai 60 persen.
“Kalau boleh, bulan depan itu kita sudah harus ada pada posisi 50 atau 60 persen. Karena kita sudah mau melaksanakan anggaran untuk perubahan,” katanya.
Menurut Abraham, OPD perlu segera mengidentifikasi pekerjaan maupun program yang belum berjalan agar dapat dilakukan percepatan dan mendorong peningkatan realisasi keuangan.
“Yang belum jalan, ada pekerjaan-pekerjaan yang belum jalan, itu diminta supaya kita dapat peningkatan realisasi keuangannya,” tegasnya.
Ia menyebut rendahnya realisasi anggaran menjadi salah satu catatan dari Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Karena itu, seluruh OPD diminta memaksimalkan program yang telah dianggarkan dengan memperhatikan sisa waktu efektif kerja yang hanya sekitar dua bulan.
“Kita tetap diharapkan untuk memaksimalkan program-program yang ada dengan melihat kurun waktu yang kurang lebih dua bulan lagi waktu efektif kerja kita. Kalau boleh ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Abraham juga mengingatkan OPD agar tidak kembali meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran.
Ia menjelaskan, secara prinsip SiLPA bukan merupakan sesuatu yang buruk bagi pemerintah. Namun, dari sisi persepsi masyarakat, SiLPA yang besar kerap dipandang sebagai indikasi bahwa program dan anggaran pemerintah belum terealisasi secara maksimal.
“Jangan sampai kita meninggalkan SiLPA yang besar lagi. Karena SiLPA ini menjadi hal yang bagaimana pemerintah ini dibawa-bawa terus. Padahal SiLPA sesungguhnya tidak masalah, sebetulnya itu baik,” jelasnya.
Namun, lanjut Abraham, masyarakat dapat melihat besarnya SiLPA sebagai persoalan dalam penyerapan anggaran karena masih terdapat program yang belum terealisasi.
“Dari masyarakat melihat itu hal yang tidak baik, tidak baik dalam hal penyerapan anggaran, tidak terealisasi. Ini yang sebaiknya kita perhatikan,” pungkasnya.
