Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau, saat membuka Workshop Sosialisasi dan Penguatan Kedaulatan Masyarakat Adat Papua di Tanah Papua, yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika, Jumat (25/9/2026).
Dalam sambutannya, Fransiskus mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop tersebut memiliki arti penting untuk membangun pemahaman, komunikasi dan kesepahaman bersama mengenai keberadaan, peran serta hak-hak masyarakat adat Papua.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut Fransiskus, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya dan sejarah Tanah Papua.
Nilai-nilai adat, kearifan lokal, tanah, wilayah, budaya serta kelembagaan adat, kata dia, merupakan bagian penting yang perlu terus dihormati dan dijaga keberlangsungannya.
Ia menyebut Kabupaten Mimika memiliki keberagaman suku, budaya dan komunitas masyarakat adat. Keberagaman tersebut dinilai sebagai kekayaan yang harus dipelihara bersama dalam membangun Mimika yang aman, damai, maju dan sejahtera.
“Penguatan kedaulatan masyarakat adat perlu dipahami dalam kerangka penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan,” katanya.
Fransiskus menegaskan, pembangunan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Sebaliknya, masyarakat adat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan mereka.
Karena itu, Pemkab Mimika terus mendorong terbangunnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, lembaga adat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harus membangun dialog yang terbuka, musyawarah yang bermartabat, serta penyelesaian setiap persoalan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga berharap masyarakat adat tidak hanya dipandang dalam konteks persoalan atau kepentingan tertentu, tetapi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial, kebudayaan, lingkungan serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Fransiskus menilai workshop tersebut menjadi ruang penting untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai aspek masyarakat adat Papua, termasuk hak-hak masyarakat adat, tantangan yang dihadapi serta bagaimana membangun hubungan harmonis antara masyarakat adat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan masyarakat adat.
“Kepada para narasumber, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan pemaparan pada kegiatan ini. Saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang konstruktif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan Pemkab Mimika terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Namun, aspirasi tersebut diharapkan disampaikan melalui mekanisme yang baik, komunikasi dan musyawarah.
Dengan demikian, setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa mengorbankan persatuan, kedamaian dan ketertiban masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menjaga Mimika sebagai rumah kita bersama, dengan menghargai perbedaan, menghormati adat dan budaya, menjunjung tinggi hukum, serta membangun kerja sama yang kuat demi kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang,” katanya.
Menurutnya, komunikasi yang baik dan kemauan untuk duduk bersama dapat menjadi jalan untuk mengelola berbagai perbedaan pandangan menjadi kekuatan dalam membangun Mimika.
Fransiskus kemudian secara resmi membuka Workshop Sosialisasi dan Penguatan Kedaulatan Masyarakat Adat Papua di Tanah Papua.
Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih baik, memperkuat hubungan antar-pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan masyarakat adat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.
