Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pembentukan kampung model.
Sebanyak empat kampung dan kelurahan di Kabupaten Mimika disiapkan menjadi kampung model pencegahan dan percepatan penurunan stunting, yakni Kelurahan Koprapoka, Kampung Tipuka, Kampung Ayuka dan Kampung Atuka.
Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Santi Sondang, saat membuka Pertemuan Persiapan Deklarasi Kampung Model Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Timika, Jumat (25/9/2026).
Dalam sambutan Bupati Mimika yang disampaikannya, Santi mengatakan stunting merupakan salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia yang membutuhkan perhatian serius, terintegrasi dan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi memerlukan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut mencakup pemerintah daerah, distrik, kampung, fasilitas kesehatan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan serta para pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, pembentukan kampung model dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan berbagai intervensi pencegahan stunting hingga tingkat kampung.
“Kampung model diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik dalam koordinasi, pemanfaatan data, pelayanan Posyandu, pendampingan keluarga, jejaring sosial serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting,” jelasnya.
Santi menegaskan, kesiapan kampung yang akan diusulkan dan dideklarasikan sebagai kampung model harus dilihat secara menyeluruh.
Tidak hanya dari aspek administrasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan, layanan, kader, data, mekanisme rujukan hingga keterlibatan masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian, kata Santi, antara lain memastikan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) kampung berfungsi dan memiliki dukungan kelembagaan yang jelas.
Selain itu, data terkait penanggulangan stunting harus tersedia dan dimanfaatkan dalam perencanaan, peran kader Posyandu diperkuat, promosi kesehatan ditingkatkan, serta tersedia mekanisme rujukan sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
“Termasuk mengintegrasikan kegiatan Posyandu dan upaya perbaikan pendidikan masyarakat serta menguatkan kolaborasi antar-OPD, distrik, kampung dan mitra pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Julia Kristin dari Wahana Visi Indonesia melalui program PASTI-PAPUA menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan mendorong percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi di Kabupaten Mimika, Nabire dan Asmat.
Ia mengatakan Wahana Visi Indonesia sejak 2024 hingga saat ini telah mendampingi 11 kampung dan kelurahan di Kabupaten Mimika.
“Setelah berdiskusi dan melihat potensi yang ada di kampung dan kelurahan ini, ada empat kampung dan kelurahan yang akan dijadikan kampung model,” ungkapnya.
Keempat wilayah tersebut yakni Kelurahan Koprapoka, Kampung Tipuka, Kampung Ayuka dan Kampung Atuka.
Julia menjelaskan, pembentukan kampung model mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Di dalamnya terdapat sejumlah upaya yang perlu diperkuat, termasuk penyediaan data, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan pasangan usia subur, audit kasus stunting serta surveilans keluarga berisiko stunting.
Dalam kampung model tersebut, terdapat sejumlah indikator utama yang akan didorong.
Pertama, keterbukaan data sehingga data kesehatan maupun data umum di kampung dapat diakses dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan.
Kedua, memastikan TPPS tingkat kampung atau kelurahan dapat berfungsi dengan baik.
Ketiga, penguatan Posyandu sebagai salah satu pintu masuk utama dalam pencegahan stunting, khususnya melalui penimbangan dan pengukuran yang tepat serta promosi kesehatan.
Keempat, pelaksanaan intervensi gizi spesifik, termasuk pemanfaatan dukungan pendanaan di tingkat kampung untuk kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT).
Kelima, memastikan TPPS di tingkat kampung atau kelurahan benar-benar menjalankan fungsi koordinasi dan percepatan penurunan stunting.
“Tujuan pertemuan pagi ini adalah menyamakan persepsi dari kampung dan kelurahan terpilih, baik di Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat maupun Kabupaten Nabire,” kata Julia.
