Timika, Torangbisa.com – Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat dan dialog bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan serta sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (17/9/2026).
Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan Papua menjadi pembahasan, mulai dari konflik sosial, kondisi ekonomi masyarakat, pembangunan, hingga pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan penerima manfaat berbagai program pemerintah.
Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, mengatakan penyelesaian berbagai persoalan di Papua membutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, dialog tidak cukup hanya dilakukan dengan satu kelompok. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta unsur masyarakat lainnya.
“Dialog itu bisa dilakukan beberapa peran, mungkin tokoh adat dulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh perempuan,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Ia menilai seluruh aspirasi dari berbagai kelompok perlu dihimpun dan dikomunikasikan secara bersama sehingga dapat menjadi bahan pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
Marthen juga menekankan pentingnya pembenahan data. Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat dan memastikan program bantuan maupun pembangunan tepat sasaran.
“Ketika diterima pun pertanggungjawabannya, kita harus menggunakan satu data, sehingga penerima manfaat juga jelas,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan ekonomi masyarakat di Papua. Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Papua harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk masyarakat asli Papua.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam kesempatan yang sama menyoroti persoalan konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Rettob mengatakan konflik yang berkepanjangan dapat menghambat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dipicu oleh satu persoalan, tetapi dapat berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi maupun persoalan lainnya.
“Konflik yang terjadi, yang tadi kita diskusikan bersama-sama, ini merupakan poin yang menjadi harapan daripada kita semuanya kumpul di sini,” kata Rettob.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sebenarnya memiliki berbagai program pembangunan yang diarahkan hingga ke kampung-kampung. Namun, situasi keamanan dan konflik di sejumlah wilayah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami pemerintah di satu sisi ingin membangun luar biasa, program dijalankan dari kampung dan lain-lain untuk kita bangun. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal karena terjadi situasi-situasi ini,” ujarnya.
Rettob juga menyampaikan adanya persoalan sosial yang saat ini sedang ditangani pemerintah daerah, termasuk upaya mengembalikan sejumlah anak perempuan yang meninggalkan tempat tinggal mereka.
Ia mengatakan pemerintah bersama pihak terkait tengah berupaya agar anak-anak tersebut dapat kembali dengan selamat dan persoalannya diselesaikan secara baik.
Bupati berharap pertemuan bersama Pansus Papua DPD RI dapat menghasilkan langkah konkret untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
“Pasti yakin bahwa terkait dengan kasus kita di Papua ini, kami pemerintah, kita satu sisi ingin membangun luar biasa program untuk jalankan dari kampung dan lain-lain,” tuturnya.
Rettob menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam dialog tersebut dapat menjadi bahan bagi DPD RI untuk diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di Tanah Papua.
