Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong penanggulangan tuberkulosis (TBC) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, TNI-Polri, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, media hingga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mimika, Ananias Faot, saat membuka Pertemuan Persiapan Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima, Kamis (17/9/2026).
Ananias mengatakan, TBC tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan Dinas Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, persoalan TBC berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, kualitas tempat tinggal, perilaku masyarakat, mobilitas penduduk hingga produktivitas masyarakat.
“Penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tugas Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. TBC merupakan persoalan bersama,” ujarnya.
Karena itu, kata Ananias, pembentukan TP2TB harus mampu menghasilkan kerja nyata dan tidak berhenti sebatas pembentukan tim maupun penerbitan surat keputusan (SK).
Ia menekankan pentingnya target yang jelas, pembagian tugas antar-OPD, indikator kinerja, jadwal kerja, mekanisme pelaporan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala.
“Tim ini harus bekerja dalam satu sistem yang terstruktur, tidak bekerja secara parsial atau masing-masing sesuai dengan kepentingannya,” tegasnya.
Ananias juga meminta tim yang nantinya terbentuk memperkuat penemuan kasus TBC secara aktif, termasuk pemeriksaan terhadap keluarga dan kontak erat pasien.
Upaya tersebut, menurutnya, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Mimika yang memiliki kawasan perkotaan, distrik, kampung, wilayah pesisir serta daerah dengan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas.
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi.
Ia mencontohkan inovasi yang pernah dilakukan salah satu Puskesmas dalam pendampingan pasien TBC melalui inovasi “Angelin”. Inovasi tersebut dilakukan dengan memberikan pendampingan dan pengawasan kepada pasien agar konsisten mengonsumsi obat hingga menyelesaikan pengobatan.
Menurut Ananias, pola pendampingan seperti itu penting karena masih terdapat stigma di tengah masyarakat terhadap penyakit TBC.
“Ketika penyakit TBC tidak ditangani dengan baik, ada keluarga yang pergi. Karena itu tugas kita bagaimana mendampingi pasien sampai sembuh,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya diberikan pengobatan, tetapi juga dilakukan upaya untuk memutus rantai penularan.
Hal lain yang menjadi perhatian Ananias adalah persoalan pendataan. Ia meminta seluruh proses pendampingan, pengawasan maupun pengobatan pasien harus didukung dengan data yang jelas dan akurat.
Menurutnya, data yang tidak tertata dengan baik dapat menyulitkan pemerintah daerah ketika membutuhkan gambaran mengenai jumlah kasus maupun perkembangan penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika.
“Ketika pimpinan daerah bertanya, kita punya data TBC ini berapa banyak, jangan sampai kita kebingungan. Karena itu pendataan harus dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Ananias berharap pembentukan TP2TB nantinya melibatkan seluruh elemen sehingga penanggulangan TBC dapat dilakukan secara bersama-sama.
Ia juga mendorong agar pola kerja terpadu tersebut dapat diterapkan untuk berbagai program pembangunan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Lebih lanjut, Ananias meminta penyusunan kegiatan dan program TP2TB diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD dan APBD.
Menurutnya, kejelasan program dan pembagian tugas juga harus diikuti dengan kejelasan penganggaran.
Ia menyebut sekretariat TP2TB dapat ditempatkan di Dinas Kesehatan sehingga koordinasi dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau tim ini terbentuk dengan baik, kemudian pengalokasian anggarannya jelas dan sekretariatnya berada di Dinas Kesehatan, tentu akan jauh lebih baik,” tuturnya.
Ananias menambahkan, pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan penanggulangan TBC sebagai bagian dari upaya pembangunan masyarakat Mimika yang sehat, produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Ia menegaskan target eliminasi TBC harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata di daerah melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Jadi kita harus bergerak dari program TBC menjadi gerakan bersama Kabupaten Mimika untuk mengakhiri TBC,” pungkasnya.
