Timika, Torangbisa.com – Tokoh Masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku, menanggapi pernyataan salah satu oknum anggota DPRK Mimika jalur Otonomi Khusus (Otsus) terkait opini publik yang disampaikan terkait rencana pengembangan wilayah dan pembangunan kota baru di sejumlah distrik, termasuk Distrik Mimika Barat Tengah (Kapiraya).
Marianus menilai anggota DPRK sebagai representasi masyarakat seharusnya memahami terlebih dahulu arah kebijakan dan visi-misi pemerintah daerah sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.
“Saya mau menanggapi salah satu pernyataan oknum anggota dewan jalur Otsus. Kalau bicara soal pengembangan kota di Potowaiburu, Kapiraya, Agimuga dan Jita, sebagai anggota DPRK harus paham dulu baru bicara,” tegas Marianus.
Menurutnya, rencana pengembangan wilayah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pembangunan di satu wilayah, tetapi merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kampung-kampung.
Ia menjelaskan bahwa, pembangunan Mimika tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Pengembangan kawasan di wilayah pelosok juga merupakan bagian penting dalam membuka akses pelayanan publik, ekonomi dan pembangunan masyarakat.
“Jangan menyampaikan sesuatu dengan opini seolah-olah karena tidak suka dengan bupati atau tidak sejalan dengan program-program Pak Bupati. Rencana pembangunan kota baru dan pengembangan wilayah itu sejalan dengan visi-misi, bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan di kota, tetapi dimulai dari kampung,” ujarnya.
Marianus menilai, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan mengembangkan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Mimika.
“Artinya, di pelosok mana pun di wilayah Kabupaten Mimika, bupati punya hak untuk mengembangkan wilayah,” katanya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRK jalur Otsus agar menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru membangun opini yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Dia sebagai perwakilan rakyat jalur Otsus seharusnya mendukung, bukan membangun opini di media. Itu sangat keliru,” tegasnya.
Marianus menambahkan, perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah harus disampaikan berdasarkan data, aturan dan pemahaman yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Terkait pengembangan wilayah di Kapiraya, Marianus menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika bukan dimaksudkan untuk merampas hak masyarakat maupun wilayah pihak lain.
“Pengembangan wilayah di Kapiraya itu kami (Mimika) tidak merampas hak orang. Yang bupati buat saat ini adalah visi-misi dia. DPRK sebagai legislatif harus pahami itu,” pungkasnya.
