Timika, Torangbisa.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan pemerintah daerah harus memberikan ruang yang lebih besar kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengerjakan proyek pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Emanuel saat diwawancarai awak media di Hotel Horizon Diana Mimika, Kamis (20/8/2026).
Emanuel mengatakan, persoalan keterlibatan pengusaha lokal dalam pekerjaan pemerintah bukan merupakan masalah baru. Keluhan tersebut, kata dia, sudah berlangsung sejak pergantian kepemimpinan dari waktu ke waktu.
“Ini bukan keluhan baru. Keluhan sudah lama dari dulu. Dari ganti demi ganti bupati selalu ada saja masalah ini. Cuma hari ini muncul pas di puncaknya,” ujar Emanuel.
Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari miskomunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Karena itu, dirinya bersama Bupati Mimika telah memberikan penjelasan agar kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak disalahgunakan
Emanuel menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan Bupati maupun Wakil Bupati dalam menjalankan pekerjaan atau memberikan disposisi kepada OPD.
“Saya dengan Pak Bupati sampaikan, tidak boleh ada yang pakai nama Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi disposisi, itu bahaya. Kewenangan ada di OPD,” tegasnya.
Ia menjelaskan, OPD memiliki kewenangan untuk menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, OPD juga diminta memberikan ruang kepada pengusaha OAP yang telah siap dan memiliki kemampuan.
“Kalau ada lima atau enam anak-anak yang sudah siap, berikan kesempatan supaya mereka bisa berkembang,” katanya.
Emanuel juga menyoroti kebiasaan sejumlah pihak yang membawa perusahaan dari luar daerah untuk mengerjakan proyek di Mimika.
Ia mengaku memahami bahwa setiap pengusaha tentu ingin mendapatkan pekerjaan dan mencari penghasilan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung hingga membuat pengusaha lokal hanya menjadi pihak yang menerima pekerjaan dari perusahaan lain.
“Kalau OAP yang sudah siap, yang sudah punya kemampuan, ya beri kesempatan,” ujarnya.
Emanuel mencontohkan adanya pekerjaan dengan nilai ratusan juta rupiah yang diperoleh perusahaan dari luar, kemudian pekerjaan tersebut kembali diberikan kepada pengusaha lokal dengan nilai yang jauh lebih kecil.
Menurutnya, pola seperti itu membuat pengusaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.
“Dia dapat pekerjaan Rp300 juta untuk jalan ini. Kemudian diberikan lagi kepada orang lain, anak-anak ini akhirnya dapat fee kecil sekali, Rp5 juta atau Rp10 juta. Sayang sekali,” ungkapnya.
Emanuel mengatakan, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kendala yang dihadapi pengusaha lokal, terutama persoalan modal.
Jika pengusaha OAP memiliki kemampuan tetapi kekurangan modal, pemerintah dapat membantu mencarikan solusi melalui berbagai skema dukungan permodalan.
“Lebih bagus dia bisa bekerja. Kalau memang kurang modal, kita bisa cari jalan. Ada banyak cara kita bisa bantu juga dalam permodalan,” jelasnya.
Ia berharap pengusaha OAP yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan dapat diberikan kesempatan untuk berkembang melalui pekerjaan pemerintah.
Emanuel kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak terjadi pada seluruh OPD. Menurutnya, hanya ada satu atau dua pihak yang perlu diluruskan terkait mekanisme dan kewenangan pelaksanaan pekerjaan.
“Tidak semua OPD. Hanya satu-dua, beberapa saja. Yang penting, kewenangan itu ada di OPD karena mereka pengguna anggaran. Kami berdua hanya memastikan semua berjalan dengan baik,” pungkasnya.
