Timika, Torangbisa.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika akan pembangunan sarana sanitasi berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) individual bagi masyarakat sebagai bagian dari program peningkatan kesehatan lingkungan, sementara edukasi penggunaan dan perubahan perilaku hidup bersih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, mengatakan pihaknya hanya bertanggung jawab pada penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih.
Adapun sosialisasi mengenai penggunaan fasilitas, termasuk edukasi buang air besar sembarangan, dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
“Kalau kami tugasnya membangun infrastrukturnya. Untuk edukasi, advokasi, dan perubahan perilaku masyarakat itu menjadi tugas Dinas Kesehatan bersama pemerintah kampung,” kata Yoga saat diwawancarai awak media di Hotel Grand Tembaga, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, program tersebut merupakan hasil koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat berjalan secara terpadu.
Yoga menjelaskan, saat ini jumlah unit MCK yang akan dibangun masih dalam tahap pendataan karena kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda. Penentuan lokasi juga mempertimbangkan kondisi geografis serta data masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengungkapkan anggaran sanitasi yang disiapkan mencapai lebih dari Rp4 miliar. Besarnya nilai anggaran tersebut dipengaruhi biaya mobilisasi material ke wilayah-wilayah terpencil di Mimika yang memiliki karakteristik geografis berbeda.
“Biaya infrastruktur itu tergantung lokasi. Kalau material harus dibawa ke daerah terpencil, tentu biaya mobilisasinya jauh lebih mahal,” ujarnya.
Yoga juga menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, konsep pembangunan kini lebih diarahkan pada MCK individual dibanding MCK komunal.
Menurutnya, MCK komunal dinilai kurang efektif karena rendahnya rasa memiliki dari masyarakat sehingga banyak fasilitas yang akhirnya tidak terawat.
“Sekarang arahnya satu rumah satu MCK. Dengan begitu masyarakat merasa memiliki, merawat, dan menjaga fasilitas tersebut. Kalau komunal, biasanya setelah dibangun ditinggalkan begitu saja,” katanya.
Ia berharap masyarakat yang menerima bantuan dapat memanfaatkan dan merawat fasilitas sanitasi dengan baik. Selain itu, aparat kampung diminta mendata warga yang benar-benar membutuhkan, dengan prioritas bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Pembangunan ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Karena itu kami berharap fasilitas yang sudah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
