Scroll untuk baca artikel
Hukum dan HAMKABAR KORUPSIKabar Utama

Dugaan Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim, Bupati Langkat Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK

×

Dugaan Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim, Bupati Langkat Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK

Sebarkan artikel ini
Kendaraan yang membawa Bupati Langkat, Syah Afandin (SA), memasuki area parkir bawah Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/Foto:Satrio/torangbisa.com)

JAKARTA. (torangbisa.com)  — Bupati Langkat, Syah Afandin (SA) telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, sore ini. Bupati Syah Afandin dibawa ke KPK usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026).

Pantauan di lapangan, mobil yang membawa Bupati Langkat telah tiba dan langsung menuju parkiran bawah Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Langkat untuk ditentukan status hukumnya.

“Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di gedung KPK Merah Putih, sekitar pukul 14.30 WIB,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).

“Yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” sambungnya.

Sesuai ketentuan hukum, KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum bupati Langkat. KPK akan mengumunkan status hukum Syah Afandin setelah gelar perkara.

Sekadar informasi, KPK mengamankan tujuh orang saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Sumatera Utara (Sumut). Salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut yakni, Bupati Langkat, Syah Afandin (SA).

Selain mengamankan tujuh orang, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Uang tunai tersebut diduga terkait fee proyek yang diberikan pihak swasta untuk Bupati Langkat, Syah Afandin.

Adapun, tujuh orang yang diamankan tersebut merupakan Bupati Langkat, Syah Afandin; satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Langkat; serta lima orang pihak swasta. Bupati Langkat sendiri telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi senyap di Sumut ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. KPK juga sedang menelusuri penerimaan haram lainnya bupati Langkat.