Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya penataan administrasi pemerintahan yang tertib, seragam, dan adaptif terhadap transformasi digital melalui kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (19/05/2026).
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yohana Paliling, menekankan bahwa tata naskah dinas bukan sekadar persoalan administrasi surat-menyurat, melainkan bagian penting dari wajah birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Yohana mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam penyusunan dokumen resmi pemerintahan.
“Tata naskah dinas merupakan instrumen penting yang mencerminkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika regulasi pada tahun 2026, pemerintah dituntut mampu menghadirkan sistem administrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, keseragaman format surat dinas hingga penataan arsip digital menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, masih adanya perbedaan format surat, penggunaan lambang daerah yang tidak sesuai, hingga kesalahan redaksional dan penomoran surat antar perangkat daerah dapat berdampak terhadap legalitas serta citra pemerintahan di mata masyarakat.
“Hal-hal seperti ini terlihat sederhana, namun memiliki dampak besar terhadap legalitas, akuntabilitas, dan citra pemerintahan,” katanya.
Selain itu, Yohana juga menyoroti pentingnya adaptasi digital dalam tata kelola pemerintahan modern.
Pemanfaatan sistem persuratan elektronik dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna mempercepat koordinasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat sistem arsip digital pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh pimpinan unit kerja dan ASN agar lebih teliti sebelum melakukan paraf maupun penandatanganan dokumen dinas, karena kesalahan kecil dalam administrasi dapat berdampak besar terhadap pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Pada kesempatan itu, Yohana juga berharap para narasumber dapat memberikan pemahaman teknis yang benar kepada ASN terkait tata naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara kepada seluruh peserta, ia meminta agar mengikuti kegiatan dengan serius dan aktif berdiskusi.
“Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, tidak ada lagi keraguan ataupun kesalahan mendasar dalam penyusunan dokumen dinas di masing-masing instansi,” tutupnya.
