Scroll untuk baca artikel
Politik

Komisi IV DPRK Mimika Soroti Rumah Tidak Layak Huni dan Air Bersih di Mimika Barat Tengah

×

Komisi IV DPRK Mimika Soroti Rumah Tidak Layak Huni dan Air Bersih di Mimika Barat Tengah

Sebarkan artikel ini
Kepala Kampung saat memperlihatkan kondisi rumah layak huni (Foto: Yani/ Torangbisa.com). 

Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Kabupaten Mimika sekaligus Sekretaris Komisi IV, Yuliana Dice Amisim, SE, menanggapi langsung keluhan masyarakat terkait kondisi rumah warga yang rusak dan persoalan air bersih saat pertemuan di Kantor Distrik Mimika Barat Tengah Kampung Uta, Sabtu (09/05/2026).

Menurut Yuliana, pihaknya telah mendengar secara langsung laporan dari masyarakat maupun kepala kampung mengenai rumah bantuan yang dibangun oleh dinas perumahan namun dinilai tidak layak huni.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Tanggapan saya, hari ini kami sudah mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Tadi kepala kampung sudah menyampaikan bahwa ada kendala rumah yang dibangun oleh dinas perumahan, tetapi rumah itu tidak layak huni,” ujarnya saat diwawancarai awak media.

Ia menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke DPRK Mimika dan membahasnya bersama pimpinan Komisi IV agar segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan.

“Karena saya sudah mendengar hal itu, maka saya akan pulang dan berbicara kepada teman-teman saya, terlebih Ketua Komisi, agar kami memanggil Kepala Dinas untuk menanyakan hal itu. Sehingga ke depan pembangunan rumah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat,” katanya.

Selain persoalan rumah warga, Yuliana juga menyoroti keluhan masyarakat terkait air bersih, khususnya di Kampung Mupuruka.

Ia mengaku menerima laporan bahwa fasilitas air bersih yang baru dibangun justru tidak berfungsi hanya sehari setelah diserahterimakan.

“Tadi saya dengar dari Kampung Mupuruka, mereka baru saja menerima pembangunan air bersih, tetapi besoknya air sudah macet dan tidak berjalan. Karena itu, kebetulan saya di komisi terkait, maka saya akan berusaha supaya siapa pun pemegang proyek itu kami panggil untuk mengetahui kendalanya sehingga semuanya bisa berjalan kembali dengan baik dan normal,” tutupnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.