Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan koperasi perikanan dan Koperasi Merah Putih sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, saat memberikan keterangan kepada awak media di Hotel Grand Tembaga, Rabu (06/05/2026).
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan berbagai program strategis, terutama di sektor ekonomi kerakyatan.
“Kami tetap berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Salah satunya melalui penguatan koperasi perikanan dan Koperasi Merah Putih,” ujar Samuel Yogi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang dinilai responsif terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
“Ini merupakan langkah cepat dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Mimika,” katanya.
Samuel menambahkan, Dinas Koperasi dan UMKM telah menyiapkan berbagai aspek administrasi dan legalitas untuk mendukung pembentukan koperasi, termasuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya.
“Kami sudah siapkan dari sisi administrasi dan legalitas. Saat ini ada 152 kampung yang sudah dipersiapkan, termasuk untuk penguatan koperasi nelayan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Program ini akan terus kami dorong dan kami siap menjadi mitra dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Untuk tahun ini, direncanakan pembangunan tujuh unit koperasi, dengan harapan jumlah tersebut dapat meningkat pada tahun mendatang.
“Tahun ini ada tujuh unit, dan ke depan kami harapkan bisa bertambah menjadi 20 hingga 30 unit,” ungkapnya.
Selain itu, Samuel juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat tanpa hambatan administratif yang dinilai dapat memperlambat pembangunan di daerah.
“Tidak boleh ada alasan terkait syarat-syarat administratif. Wilayah Mimika, baik pesisir maupun pegunungan, sudah memiliki legalitas secara adat,” tegasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar, termasuk dengan menambah jumlah program yang dialokasikan untuk Mimika.
“Kalau pusat merencanakan 20 atau 30 unit, maka bangunlah sesuai rencana itu. Jangan hanya terbatas pada beberapa unit saja,” katanya.
Samuel juga berharap adanya kunjungan kembali dari Menteri Koperasi ke Mimika sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pengembangan koperasi di daerah.
“Kami ingin ke depan Menteri Koperasi bisa kembali hadir di Mimika untuk melihat langsung perkembangan program ini,” tutupnya.
