Scroll untuk baca artikel
Politik

DPRP PT Desak Freeport Berkomitmen Atasi Pendangkalan, Soroti Dampak Limbah

×

DPRP PT Desak Freeport Berkomitmen Atasi Pendangkalan, Soroti Dampak Limbah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, Jhon Gobay (Foto: Yani/ Torangbisa.com). 

 Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, Jhon Gobay, menyoroti persoalan pendangkalan perairan yang diduga dipicu limbah perusahaan.

Ia mendesak pihak perusahaan, khususnya PT Freeport Indonesia, untuk menunjukkan komitmen nyata dalam membantu penanganan masalah tersebut.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, Jhon Gobay, saat memberikan keterangan kepada awak media di Hotel Grand Tembaga, Rabu (06/05/2026).

Ia menyatakan bahwa persoalan pendangkalan perairan di wilayah Mimika menjadi perhatian serius, karena diduga berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan.

“Kita melihat pendangkalan ini diakibatkan oleh limbah, sehingga perlu ada penyelesaian bersama,” ujarnya

Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung, pihak perusahaan melalui perwakilannya telah hadir, namun belum menunjukkan komitmen yang jelas dalam menangani persoalan tersebut.

“Tadi VP-nya sudah datang, tetapi mereka belum berkomitmen. Kita minta mereka harus berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Menurutnya, DPRP PT telah melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah perwakilan perusahaan, termasuk pihak yang menangani bidang lingkungan (Enviromental). Dalam diskusi tersebut, DPRP PT mendorong agar perusahaan turut berkontribusi secara teknis.

“Kita sudah bicara dengan VP Enviro Mereka sebenarnya punya peralatan seperti batimetri dan kapal kru yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut,” jelasnya.

Jhon Gobay berharap perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membantu menentukan kedalaman perairan dan membuka jalur pelayaran yang aman bagi aktivitas masyarakat.

“Kalau data kedalaman sudah ada, kita bisa buat alur masuk. Memang alur ini bisa berubah-ubah, tapi paling tidak ada upaya konkret,” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa dengan dukungan teknologi dan peralatan yang dimiliki perusahaan, penanganan pendangkalan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

“Kita berharap Freeport bisa berkontribusi nyata, karena mereka punya kemampuan dan peralatan untuk itu,” tambahnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.