Scroll untuk baca artikel
Politik

Komisi III DPRK Mimika Soroti Krisis Air Bersih di Kampung, Herman Ghafur Desak OPD Segera Klarifikasi

×

Komisi III DPRK Mimika Soroti Krisis Air Bersih di Kampung, Herman Ghafur Desak OPD Segera Klarifikasi

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, (Foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menyoroti belum optimalnya penyediaan air bersih di sejumlah kampung yang hingga kini masih bergantung pada air hujan, dan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas.

Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pelayanan air bersih di wilayah kampung yang dinilai belum dirasakan masyarakat secara maksimal.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media di RSUD Kabupaten Mimika, Jumat (10/04/2026).

Menurut Herman, hingga saat ini masyarakat di beberapa kampung masih belum menikmati fasilitas air bersih yang memadai dan masih bergantung pada air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sampai sekarang masyarakat belum menikmati ketersediaan air bersih. Mereka masih bergantung pada air hujan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Komisi III, lanjutnya, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada komisi terkait serta melaporkannya kepada pimpinan DPRK agar segera ditindaklanjuti.

“Kami sudah sampaikan ke pimpinan agar ini menjadi atensi. OPD terkait harus segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Herman juga menyinggung kondisi di salah satu sekolah, yakni SMP Negeri di wilayah Atuka, yang menurut keterangan pihak sekolah memang sejak awal belum mendapatkan layanan air bersih secara optimal.

“Dari awal hanya sebatas peresmian titik, tapi setelah itu tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya air bersih, dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di kampung-kampung.

“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, jadi harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.