MimikaPemerintahan

Bappeda Mimika Fokuskan 1.800 Usulan Program ke 12 Prioritas Pembangunan 2027

×

Bappeda Mimika Fokuskan 1.800 Usulan Program ke 12 Prioritas Pembangunan 2027

Sebarkan artikel ini
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang (Foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengungkapkan sebanyak 1.800 usulan program hasil Musrenbang distrik akan dipilah dan difokuskan pada 12 program prioritas pembangunan tahun 2027, dengan penekanan pada kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

Ia menjelaskan bahwa ribuan usulan yang masuk merupakan hasil kesepakatan dari tingkat distrik yang kemudian dipertajam dalam forum perangkat daerah.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Sekitar 1.800 usulan itu kita terima dari distrik. Di forum ini kita hanya mempertajam mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk tahun 2027,” ujarnya.

Menurutnya, arah pembangunan Mimika ke depan akan mengacu pada 12 program prioritas yang telah disampaikan Bupati, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tidak lagi hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Hal serupa juga berlaku pada sektor kesehatan yang dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup masyarakat.

“Kita dorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama menyasar hingga ke 133 kampung, bukan hanya wilayah perkotaan,” jelasnya.

Selain itu, pengembangan UMKM dan digitalisasi pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha lokal untuk berkembang dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih luas.

Di sektor infrastruktur, Bappeda juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama di distrik-distrik yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Namun, kendala status kawasan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek.

Tak hanya itu, isu strategis lain seperti penanganan konflik sosial, peningkatan ketertiban masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga juga masuk dalam prioritas perencanaan.

“Semua ini akan kita bahas lebih lanjut dalam penyusunan RKPD agar program yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.