Timika, Torangbisa.com – Bagian Tata Pemerintahan menggelar kegiatan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mimika, Ananias Faot.
Dalam sambutannya, Ananias Faot menjelaskan bahwa LPPD merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Menurutnya, LPPD juga menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah melalui proses Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
“Penyusunan LPPD harus dilakukan secara serius dan didukung oleh data serta informasi yang akurat dari seluruh perangkat daerah. Kualitas laporan yang disusun akan sangat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami secara lebih baik mekanisme, indikator, serta tata cara penyusunan laporan.
Dengan pemahaman yang sama, proses pengumpulan data, penilaian indikator kinerja, hingga penyusunan laporan dapat berjalan lebih tertib, tepat, dan berkualitas.
Ananias juga menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama dari seluruh pimpinan perangkat daerah dalam memastikan validitas data dan kualitas informasi yang disampaikan.
“Koordinasi internal di masing-masing perangkat daerah harus diperkuat, sehingga penyusunan LPPD Kabupaten Mimika dapat menghasilkan laporan yang benar-benar mencerminkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk melakukan review terhadap data dari organisasi perangkat daerah yang sebelumnya telah dikumpulkan.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perubahan indikator serta data yang masih perlu dilengkapi oleh sejumlah OPD.
Karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan perangkat daerah yang belum menyerahkan atau melengkapi data dapat segera menyampaikannya agar proses penyusunan laporan dapat dipercepat.
“Laporan yang disusun tahun ini merupakan laporan data tahun 2025 yang dilaporkan pada tahun 2026. Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan dapat segera melengkapi data yang masih kurang,” katanya.
Di akhir sambutannya, Ananias Faot juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan para narasumber yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya LPPD sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
