Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dengan meminta agar implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar dijalankan dalam penataan birokrasi dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Asri mengatakan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar dijalankan secara nyata dan tidak hanya sebatas aturan di atas kertas.
Menurutnya, semangat Otsus harus terlihat dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam tata kelola birokrasi dan penempatan pegawai di jabatan strategis.
“Kami berharap implementasi Otsus itu betul-betul dijalankan. Jangan hanya Otsus itu di atas kertas saja, tetapi harus bisa diterapkan dalam tata birokrasi dan tata pegawai,” ujar Asri.
Ia juga menilai bahwa banyak ASN dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari suku Amungme dan Kamoro, yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan daerah.
“Saya pikir teman-teman dari Amungme dan Kamoro yang ASN juga sudah punya kapasitas yang cukup. Jika diberikan kesempatan, mereka bisa mengisi jabatan-jabatan strategis,” katanya.
Asri menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu tanggapan resmi dari Bupati Mimika terkait situasi yang berkembang.
Ia berharap kepala daerah dapat membuka ruang dialog agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara baik.
“Kita berharap kepala daerah bisa membuka hati dan membuka ruang untuk hal tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal teknis yang terjadi saat proses pelantikan pejabat beberapa waktu lalu yang dinilai kurang matang.
Menurutnya, hal tersebut terlihat saat pembacaan surat keputusan (SK) pelantikan yang tidak dilakukan secara formal sebagaimana mestinya.
“Saya pikir kemarin ada kesalahan teknis. Saat pembacaan SK terlihat kurang etis karena seharusnya dibaca dari dokumen resmi, tapi ada yang disodorkan dari handphone. Itu menunjukkan persiapannya mungkin belum terlalu matang,” jelasnya.
Meski demikian, Asri mengimbau para ASN yang saat ini menyuarakan aspirasi agar tetap bersabar dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menata kembali kebijakan yang dapat diterima semua pihak, terutama dalam semangat Otsus bagi Orang Asli Papua.
Ia berharap situasi yang terjadi dapat segera diselesaikan melalui dialog yang baik demi menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.
