Scroll untuk baca artikel
Politik

Sinergitas Pemkam, Distrik, dan OPD Sangat Penting Dalam Perencanaan Pembangunan

×

Sinergitas Pemkam, Distrik, dan OPD Sangat Penting Dalam Perencanaan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau (foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapareyau, mengatakan, kerja sama antara kepala kampung, kepala distrik, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Primus saat ditemui wartawan pada Senin (26/01/2026).

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Ia menilai, tanpa sinergi yang baik, pelaksanaan program pembangunan berpotensi tidak berjalan maksimal dan tidak tepat sasaran.

“Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Paling tidak harus ada kerja sama antara kepala kampung, kepala distrik, dan OPD teknis yang ada,” tegasnya.

Primus menyampaikan harapannya agar perencanaan kegiatan pembangunan, khususnya yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya, dapat terus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk melihat apakah terdapat program yang belum terlaksana pada tahun pertama dan kedua, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan revisi atau penyesuaian ke depan.

Ia juga berharap agar Bupati Mimika konsisten menjalankan visi dan misi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, mulai dari kampung hingga ke wilayah perkotaan.

“Harapan kami, Pak Bupati konsisten dengan visi dan misi pembangunan dari kampung ke kota. Itu yang sangat kami harapkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pengawasan DPRK di lapangan, Primus mengungkapkan bahwa masih banyak kebutuhan prioritas masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di distrik dan kampung-kampung terpencil.

Kebutuhan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur dasar yang masih minim.

“Yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah infrastruktur, seperti jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan listrik,” jelasnya.

Ia menyoroti kondisi wilayah pesisir dan pegunungan yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, tenaga kesehatan, serta tenaga pendidik.

Menurutnya, permasalahan tersebut bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang serius serta pengawasan yang ketat.

“Di wilayah pesisir dan pegunungan, masalah air bersih, tenaga medis, dan guru masih menjadi kebutuhan utama. Lokasinya jauh, aksesnya sulit, sehingga perlu pengawasan khusus,” katanya.

Selain itu, Primus juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap petugas yang bertugas di daerah terpencil, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memiliki jaminan akses transportasi untuk kembali ke wilayah tugasnya.

“Supaya petugas yang bertugas di daerah terpencil bisa kembali ke tempat tugasnya dengan baik, perlu pengawasan dan perhatian khusus,” pungkasnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.