Timika, Torangbisa.com – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait rekomendasi kebijakan sektor usaha dan harmonisasi regulasi perizinan berbasis risiko melalui penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan perizinan dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Hindom.
Everth menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Penyusunan dokumen SP bukan hanya kegiatan administratif, tetapi langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan SOP ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Mimika 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing Menuju Gerbang Emas.”
Melalui penyusunan standar pelayanan, pemerintah ingin menghadirkan perizinan yang responsif cepat dan tanggap dalam pelayanan, eergik dengan aparatur yang aktif, adaptif, dan profesional.
Transparan alur, biaya, dan waktu layanan jelas dan terbuka untuk publik, terampil berbasis kompetensi dan pedoman kerja yang tepat, objektif meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dan berdaya saing memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan pasti bagi investor.
Selain itu, kegiatan ini dinilai mendukung enam misi pembangunan Mimika, mulai dari peningkatan kualitas ASN, percepatan pelayanan perizinan berbasis ekonomi kerakyatan, keterbukaan informasi publik, pemerataan pembangunan, peningkatan SDM dan ekonomi, hingga pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk menekan angka kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak hanya sebatas penyusunan dokumen, melainkan implementasi nyata dalam pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.
“Pelayanan publik adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, komitmen kita tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan secara konsisten,” ujarnya.
