Timika, Torangbisa.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, membuka secara resmi kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Senin (20/07/2026).
Dalam sambutannya, Emanuel menegaskan bahwa penyelenggaraan SPIP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau melengkapi dokumen birokrasi, melainkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui penerapan SPIP yang baik, pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Emanuel.
Menurutnya, penilaian mandiri maturitas SPIP merupakan momentum penting bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di instansi masing-masing.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai risiko, kelemahan pengendalian, serta melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Emanuel meminta seluruh kepala perangkat daerah dan peserta yang terlibat agar mengikuti proses penilaian dengan jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab.
“Jangan menjadikan kegiatan ini sebagai formalitas semata, tetapi sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah sebagai koordinator kegiatan untuk terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan.
Pada kesempatan itu, Emanuel turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Tengah yang selama ini terus memberikan arahan, pendampingan, serta pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Dengan evaluasi yang dilakukan selama tiga hari ke depan, kita berharap berbagai kekurangan yang masih ada dapat diperbaiki sehingga tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Panitia Penyelenggara, Siska Sroyer, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada aparatur pemerintah mengenai konsep, prinsip, dan implementasi SPIP yang terintegrasi dengan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan.
Menurutnya, penerapan SPIP sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyimpangan anggaran, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, menjamin penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan, serta meminimalkan risiko kegagalan program dan kegiatan.
“SPIP bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” kata Siska.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta sejumlah distrik yang menjadi sampel pengujian penilaian mandiri SPIP.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Juli 2026, dengan pembiayaan bersumber dari DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Papua Tengah, Fathul Huda Yusuf Ukhrowi, menjelaskan bahwa SPIP pada dasarnya merupakan instrumen yang berfungsi sebagai kompas dalam mengawal pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, penilaian maturitas SPIP dilakukan untuk memotret sejauh mana perangkat daerah mampu memastikan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan mengelola berbagai risiko yang ada.
“Produk akhir dari penilaian maturitas SPIP adalah menggambarkan kondisi nyata sistem pengendalian intern pemerintah daerah, termasuk area-area yang masih perlu diperbaiki agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.
Fathul berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat bekerja sama dan menyelesaikan proses penilaian mandiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa hasil penilaian nantinya akan menjadi dasar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika selama lima tahun ke depan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
