Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Petrus Cahyono saat diwawancarai awak media di sekolah SD YPPK Atuka (Foto: Yani/ Torangbisa.com)
Timika, Torangbisa.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya menghapus perbedaan antara sekolah negeri dan swasta serta prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan bagi sekolah-sekolah yayasan di wilayah pesisir dan pedalaman.
Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono, menyampaikan bahwa dia bersama Kepala Dinas telah berkomitmen menghadirkan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan tanpa membedakan status sekolah.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media di Sekolah YPPK Atuka
“Kami pastikan tidak ada perbedaan lagi antara sekolah negeri dan swasta. Semua akan berjalan bersama-sama,” tegas Petrus.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pendidikan tahun ini selaras dengan visi dan misi Bupati Mimika, yakni pembangunan yang dimulai dari kampung.
Karena itu, perhatian khusus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman, termasuk yang dikelola yayasan.
Menurutnya, mekanisme bantuan untuk sekolah yayasan dilakukan melalui skema hibah. Yayasan diharuskan mengajukan proposal yang kemudian diproses hingga ke tingkat bupati sebelum masuk dalam penganggaran dinas.
“Prosesnya dari yayasan ajukan proposal, kemudian ke bupati untuk disposisi, lalu masuk ke kami di dinas untuk dianggarkan. Karena ini sistemnya hibah,” jelasnya.
Selain itu, sekolah-sekolah swasta juga tetap mendapatkan dukungan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk pemberian beasiswa bagi siswa-siswi Orang Asli Papua (OAP).
“Dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, termasuk bantuan beasiswa untuk siswa di sekolah swasta. Tahun ini tetap berjalan,” ujarnya.
Petrus mengakui bahwa selama ini sejumlah program untuk sekolah yayasan sebenarnya sudah ada, namun kurang terekspos. Tahun ini, pihaknya berupaya melakukan pembaruan dan transparansi program agar lebih dirasakan manfaatnya.
Dinas Pendidikan juga memprioritaskan peningkatan kualitas SDM, salah satunya dengan menempatkan guru kontrak ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar, khususnya di wilayah terpencil.
Tak hanya itu, program penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga menjadi perhatian serius. Sejalan dengan peran Bunda PAUD, pemerintah menargetkan setiap kampung memiliki layanan PAUD.
“Kami dorong setiap kampung ada PAUD, karena sekarang anak-anak memang harus melalui PAUD sebelum masuk jenjang berikutnya. Ini juga butuh sosialisasi yang masif,” katanya.
Terkait kemungkinan guru ASN mengajar di sekolah swasta, Petrus menyebut hal tersebut terbuka, terutama jika kebutuhan di sekolah negeri sudah terpenuhi.
“Kalau di sekolah negeri sudah cukup, kelebihan tenaga bisa dialihkan membantu sekolah swasta yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Dinas Pendidikan Mimika optimistis pemerataan pendidikan dapat terwujud, tanpa sekat antara negeri dan swasta, serta menjangkau hingga wilayah paling terpencil.
