Freeport Indonesia

Timika, Torangbisa.com – Perkumpulan Alumni Penerima Beasiswa PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (PAPEDA-YPMAK) menggelar deklarasi bertajuk “Anyaman Noken Sudah Siap”.

Timika, Torangbisa.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan penunjukan putra asli Papua (OAP) sebagai pemimpin PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Saya selaku pengurus Papeda YPMAK merasa prihatin dengan musibah yang terjadi di Tembagapura, khususnya terkait pencarian 5 karyawan yang masih terjebak akibat luncuran lumpur,” ujar Hilarius di Sekretariat Papeda YPMAK, Jalan Restu, Rabu (1/10/2025).

“Organisasi ini lahir dari kesadaran kami sebagai alumni, bahwa sudah saatnya kami duduk bersama, saling menopang, dan memberi kembali kepada masyarakat, khususnya 7 suku di wilayah Mimika serta Papua secara umum,” ujar Hilarius dalam keterangannya Senin sore (1/9/2025).

“Jumlah WNA yang ada di Mimika saat ini kurang lebih 567 orang. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor pertambangan dan tersebar di Freeport serta perusahaan-perusahaan subkontraktor,” ujar Harlo kepada Torangbisa.com.

“Launching penyediaan air bersih ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen moral dan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat Mimika,” ujar Bupati Rettob.

“Sebagai bagian dari masyarakat Papua, kami berkomitmen mendukung setiap langkah positif yang membangun anak-anak muda di wilayah ini. Turnamen seperti ini adalah wadah luar biasa untuk menyalurkan energi, bakat, dan semangat mereka,” ungkap Nathan.

“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

“Masyarakat mayoritas tidak merasakan manfaat dari sistem yang diterapkan Freeport. Mereka merasa kehilangan tanah, gunung mereka hancur, sungai mereka tercemar, dan yang lebih parah lagi, negosiasi yang tidak transparan,” ujarnya.