Bupati Mimika

“Setelah kita menerima laporan dari BKN, maka besok pagi seleksi akan dilanjutkan dengan penulisan makalah dan wawancara,” jelas Bupati Johannes.

“Jangan lagi menunggu instruksi tambahan. Semua sudah jelas dalam aturan dan prosedur. Tidak ada istilah orangnya bupati atau orangnya wakil bupati. Laksanakan saja sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Bupati Rettob saat apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (29/9/2025).

TIMIKA, (Torangbisa.com) – Suasana duka menyelimuti dunia pers…

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan duka yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga. Terima kasih atas pengabdian dan karya yang telah diberikan bagi pelayanan masyarakat Mimika dan Papua,” ujar Rettob dalam press rilisnya, Jumat (12/9/2025).

Pendidik yang bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada para siswa. Komitmennya dalam dunia pendidikan telah mengukir banyak harapan dan cita-cita bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Kami akan buka bank-bank sampah yang dibiayai oleh pemerintah dan bekerja sama dengan Bank BNI 46. Di sana, anak-anak bisa menjual sampah seperti botol, plastik, dan kertas, lalu ditukar dengan uang. Minimal bisa jadi uang jajan,” ujar Bupati.

“Program ini luar biasa. Harusnya seluruh Kabupaten Mimika mencontoh. Terima kasih kepada Distrik Wania yang sudah memulai langkah besar ini untuk mendukung program pemerintah, termasuk program presiden soal penanganan sampah,” ujar Bupati Rettob dalam peluncuran program tersebut, Jumat (29/8).

“Target kami sebenarnya 80, maunya kami seperti itu. Tetapi nanti kita lihat apakah guru-guru mampu atau tidak, karena kendala utama kita adalah kekurangan tenaga pengajar. Saat ini, jumlah kelas ada empat, namun belum tersedia guru yang cukup,” jelas Bupati Johannes Rettob.

“Kalau Dinas PU, saya sudah mengikuti laporannya. Kenapa belum jalan? Karena ada persoalan sebelumnya. Pertama, pergantian PPK yang terus terjadi membuat pekerjaan jadi lambat. Kedua, semua kegiatan harus melalui evaluasi bersama inspektorat dan APIP untuk dilakukan review, apakah yang ditenderkan itu betul atau tidak. Proses ini yang membuat waktu jadi panjang,” jelas Bupati Johannes Rettob.